LHOKSEUMAWE Realisasi keuangan (anggaran) Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 dilaporkan masih jauh di bawah 50 persen. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dewan…
LHOKSEUMAWE Realisasi keuangan (anggaran) Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 dilaporkan masih jauh di bawah 50 persen. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dewan akan mempertanyakan persoalan tersebut termasuk kondisi kas daerah saat ini kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.
Data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dikutip portalsatu.com dari monev.lkpp.go.id, Selasa, 15 Agustus 2017, pagu anggaran Aceh Utara tahun ini Rp2,714 triliun lebih. Progres keuangan sampai Juli 2017 baru 30,45 persen dari target 38,16 persen. Sedangkan progres fisik 38,92 persen dari target 45 persen.
Sementara itu, data dilansir djpk.depkeu.go.id, pendapatan bersumber dari transfer pemerintah pusat yang sudah dikirim ke Aceh Utara sampai 7 Juli 2017 mencapai Rp739 miliar lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara Muhammad Nasir tidak mengangkat panggilan masuk di telepon selulernya saat dihubungi portalsatu.com, Selasa, sekitar pukul 14.30 WIB. Beberapa jam kemudian, Nasir menjawab pertanyaan melalui pesan singkat terkait realisasi anggaran. “Realisasi pendapatan 49,76 (persen), belanja 39,78 (persen),” tulis Nasir.
Terkait surat edaran (SE) dikirim pihak Kemendagri yang mendorong pemerintah daerah merealisasikan anggaran secara maksimal, Nasir menyebutkan, Surat edaran belum saya terima/baca, saya cek dulu sama teman-teman yang lain.
Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin mengatakan, pemerintah pusat sudah melayangkan surat edaran kepada daerah agar merealisasikan anggaran secara maksimal pada Agustus ini. “Kami sudah keluarkan surat edaran dan sudah kami kirim ke daerah. Kita dorong percepatan penyerapan anggaran di bulan Agustus ini,” ujar Syarifudin, 13 Agustus 2017.
Syarifudin tak menampik jika hingga Agustus ini progres realisasi anggaran daerah masih banyak di bawah 50 persen. Ia mengatakan, hal ini kerap terjadi dan berulang tiap tahunnya. Syarifuddin menyebutkan, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang terus menerus. (Baca: Realisasi Anggaran Rendah, Kemendagri Akan Sanksi Kepala Daerah)
Akan panggil SKPK
Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRK Aceh Utara Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M., mengatakan, masih rendahnya realisasi anggaran daerah tahun ini berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.
Perkembangan ekonomi lesu. Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara sangat bergantung kepada realisasi anggaran daerah karena tidak ada industri besar, bahkan yang kecil pun nyaris tidak berkembang, ujar Zainuddin dihubungi lewat telepon seluler, Selasa, sekitar pukul 15.15 WIB.
Zainuddin menyebutkan, berdasarkan informasi ia baca di sejumlah media bulan lalu atau sebelum dibayar gaji ke-13 PNS, Kepala BPKK Aceh Utara menyampaikan kondisi kas daerah sedang menipis. Kondisi ini tentu sangat-sangat memprihatinkan sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran mungkin tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, katanya.
Itu sebabnya, kata Zainuddin, Komisi C DPRK berencana memanggil Kepala BPKK dan dinas terkait lainya di Aceh Utara untuk mengetahui penyebab kas daerah seret termasuk progres kegiatan sumber dana tahun ini. Kita akan panggil mereka ke kantor dewan setelah 17 Agustus. Ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi kas saat ini, mengapa tersendat realisasi keuangan, dan bagaimana pelaksanaan proyek-proyek yang sudah ditender. Juga akan dipertanyakan soal PAD, ujar Zainuddin.[](idg)
