Program Musrenbang Aceh Disesuaikan dengan Visi Misi Gubernur Terpilih

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan program dan kegiatan yang disusun dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kali ini mampu menuntaskan seluruh visi misinya seperti yang diamanatkan dalam RPJM 2012-2017. Musrenbang kali ini juga diharapkan mampu merespon 10 tantangan pembangunan Aceh ke depan sebagai prioritas RKPA 2018.

Hal ini disampaikan Zaini Abdullah dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musrenbang dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) 2018 di ruang paripurna DPRA, Senin, 17 April 2017.

Ke 10 tantangan pembangunan yang dimaksud Zaini adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, membangun kedaulatan pangan, memperkecil disparitas antar wilayah, pembangunan sektor industri dan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan berwawasan lingkungan, penguatan Dinul Islam, penataan birokrasi, dan penguatan perdamaian. Zaini menyebutkan, prioritas ini juga koheren dengan visi misi Gubernur terpilih 2017-2022.

“Untuk ini, dalam merumuskan RKPA 2018, Saya mengingatkan Kepala Bappeda hendaknya mengacu kepada RPJM dan RPJP, memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang berdasakan pada money follow program prioritas, bukan berdasarkan money follow function. Harapannya mulai tahun ini, semua proses perencanaan sudah berbasiskan pada e-planning dan e-budgeting,” katanya.

Zaini turut mengutip hasil rapat kabinet di Jakarta pada 4 April 2017 lalu. Presiden RI menurutnya berpesan agar belanja pembangunan 2018 diarahkan untuk mencapai target perbaikan ekonomi, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang RKPA. Di antaranya yaitu program yang disusun, disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJM 2015-2019. Selain itu, RKP Aceh juga harus mengutamakan agenda prioritas pembangunan sehingga dapat menjadi rujukan RPJM Aceh 2018-2022.

Selanjutnya, kata dia, semua program harus terintegrasi dengan baik, sehingga mampu memberikan daya dorong yang kuat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, menurunkan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Zaini juga mengingatkan agar setiap program mendapat biaya dan diselesaikan secara meyeluruh. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah setiap program yang dirancang harus berorientasi pada target pencapaian, yang dapat terukur dan memberi manfaat langsung kepada peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat.

“Dalam pelaksanaan program, penggunaan sumber daya harus dilakukan secara optimal, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” katanya.[]

Laporan: Taufan Mustafa