LHOKSEUMAWE Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan, plafon anggaran untuk semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, kondisi dana perimbangan beberapa tahun terakhir cenderung menurun, khususnya pendapatan bersumber dari Migas dan dana Otsus tidak lagi ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota.
Untuk hal ini, kami telah melakukan penghematan penggunaan anggaran rutinitas yang bersifat operasional untuk digunakan pada belanja prioritas pembangunan, ujar Fauzi Yusuf alias Sidom Peng membacakan sambutan bupati dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Utara tentang penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (KUA PPAS TA) 2018, Selasa, 25 Juli 2017, sore.
Baca: Sidom Peng Serahkan KUA PPAS 2018, Cek Mad Sampaikan LKPj AMJ
Benarkah Pemkab Aceh Utara berhemat anggaran rutin yang bersifat operasional?
Berikut sebagian data plafon (pagu) anggaran Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat DPRKdua di antara puluhan SKPKyang dialokasikan dalam rancangan PPAS Aceh Utara 2018. Data diperoleh portalsatu.com, 27 Juli 2017, pagu anggaran administrasi pemerintahan Sekretariat Kabupaten/Daerah (Setda) Rp30,2 miliar lebih, dan Sekretariat DPRK atau Setwan Rp20,2 miliar lebih.
Setda 2018
Dari Rp30,2 miliar lebih anggaran pemerintahan Setda dalam rancangan PPAS 2018, paling besar untuk program pelayanan administrasi perkantoran Rp10,3 miliar. Dari total dana program tersebut, paling banyak untuk penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp2,9 miliar lebih, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (sering disebut dana perjalanan dinas) Rp2,1 miliar lebih, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp1,9 miliar lebih, dan penyediaan makanan dan minuman Rp1,3 miliar lebih. Sejumlah kegiatan lainnya bagian dari program itu, pagu anggarannya Rp59,8 juta hingga Rp640 juta.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp2,9 miliar lebih. Paling banyak untuk pendukung kegiatan kepala daerah Rp1,8 miliar lebih. Sementara program peningkatan kualitas pelayanan publik Rp459 juta. Selain tiga program tersebut, ada pula lebih 10 program lainnya yang pagu anggarannya mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Setwan 2018
Dari Rp20,2 miliar lebih anggaran administrasi pemerintahan Setwan dalam rancangan PPAS 2018, paling banyak untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp11,6 miliar lebih. Dari jumlah itu, terbanyak untuk rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp8 miliar lebih (13 kali jumlah kunjungan), peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRK Rp1,3 miliar, dan pembahasan rancangan qanun Rp998 juta. Sedangkan kegiatan lain bagian dari program tersebut, pagunya mulai Rp82,9 juta sampai Rp653,6 juta.
Program pelayanan administrasi perkantoran Rp8 miliar lebih. Paling banyak untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp2,6 miliar lebih, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp1,5 miliar, dan penyediaan makanan dan minuman Rp990 juta lebih. Sejumlah kegiatan lain bagian dari program tersebut, pagunya Rp35 juta sampai Rp897,8 juta. Tiga program lainnya di Setwan, pagunya Rp75 juta sampai Rp300 juta.
Baca: Anggaran Administrasi Pemerintahan Setda Rp30,2 M, Setwan Rp20,2 M
Setda 2017
Data dalam buku APBK Aceh Utara 2017, program pelayanan administrasi perkantoran Rp10,4 miliar lebih. Paling banyak untuk penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp3 miliar lebih, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp2,1 miliar lebih, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp1,9 miliar lebih, penyediaan makanan dan minuman Rp1,3 miliar lebih.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp3,3 miliar. Paling banyak untuk pendukung kegiatan kepala daerah Rp1,8 miliar. Dari jumlah itu paling banyak untuk honorarium non-PNS Rp1miliar lebih, yaitu honorarium pegawai honorer/tidak tetap Rp996 juta, mulai para petugas pendopo sampai tim penasihat bupati dan tim ahli bupati. Sementara program peningkatan kualitas pelayanan publik Rp645,8 juta.
Setwan 2017
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp12,1 miliar lebih. Paling banyak untuk rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp8 miliar lebih, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp1,2 miliar lebih, kegiatan reses Rp1,2 miliar, pembahasan rancangan qanun Rp997,8 juta.
