Pekerja Pertamina: Kedaulatan Energi Kita Semakin Terancam

LHOKSEUMAWE – Kedaulatan energi Indonesia dinilai semakin terancam akibat dari proses penguasaan sumur-sumur minyak masih terus terjadi. Bahkan, Pertamina yang notebene milik pemerintah juga terkesan semakin tidak percaya diri dengan kebijakan yang dinilai sangat merugikan bangsa ini.

“Kilang terbaik Pertamina Cilacap sudah dikuasai asing dengan investasi Rp5 triliun, tiga kilang lain dalam proses. Pertamina juga berencana membuat anak perusahaan perkapalan, padahal jelas-jelas membentuk anak perusahaan itu merugikan, ditambah lagi dengan rencana akuisisi Pertamina Geothermal oleh PLN. Semua itu kebijakan yang membuat kita bertanya-tanya, ada apa,” ujar Sutrisno dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) region Sumbagut kepada portalsatu.com, Minggu, 8 Januari 2017.

Dijelaskan juga, sampai saat ini asing sudah menguasai 85 persen dari sumber energi Indonesia. Sedangkan 15 persen sisanya masih dikuasai pemerintah. Namun sayangnya, dengan banyak kebijakan baru, walaupun masih sebatas rencana semakin membuat kondisi negara ini terjepit. 

“Coba dibayangkan, Kilang Cilacap, 45 persen sahamnya sudah dikuasai Aramco, asetnya dijadikan jaminan investasi itu, dan bila sudah produksi, pemerintah harus beli BBM dengan harga impor. Apa tidak salah ini?” tanya Sutrisno.

Terkait persoalan rencana pembentukan anak perusahaan perkapalan (Shipping) di tubuh Pertamina, Sutrisno mengatakan pihaknya sudah lama menolak kebijakan tersebut. Mereka menilai kebijakan ini tidak efektif dan merugikan Pertamina sendiri. Apalagi beberapa anak perusahaan yang sebelumnya sudah dibentuk akhirnya dijual.

“Kita khawatir, bila dibentuk anak perusahaan Shipping, distribusi BBM ke seluruh Indonesia akan sulit diawasi oleh Pertamina, apalagi selama ini kita juga memiliki banyak problem dalam proses distribusi. Kenapa tidak dibentuk saja direktorat perkapalan di dalam manajemen Pertamina, sehingga pengawasan bisa dilakukan sepenuhnya Pertamina, kita sudah buat surat penolakan rencana itu, namun tidak digubris oleh direktur,” kata karyawan Pertamina Sumut tersebut.

Dia mengatakan total kebutuhan BBM untuk seluruh Indonesia adalah 1,6 juta barel perhari. Pertamina dengan armada kapal-kapalnya selama ini sudah menjadi operator tunggal untuk distribusi.

Persoalan lainnya, tambah Sutrisno yang didampingi ketua FSPPB wilayah Lhokseumawe, Zikrun menjelaskan, pemerintah berencana akan mengakuisisi Pertamina Geothermal Energi (PGE) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Ini juga bentuk pecah belah yang akan diciptakan di tubuh Pertamina, jelas selama ini PLN hanya sebagai penyalur listrik. Kita khawatirkan, apabila rencana itu terwujud, peran Pertamina sebagai perusahaan ekplorasi energi semakin kecil. Kita mendukung sepenuhnya sumber geothermal yang besar di negara ini tetap dikerjakan oleh PGE. PLN cukup menyalurkan energi yang diproduksi oleh PGE,” katanya.

“Saat ini masih menunggu kebijakan pengembangan kilang minyak (RDMP) Balikpapan, Balongan dan Dumai, kepada siapa akan diserahkan. Kita dukung semua kebijakan pemerintah terhadap RDMP itu, namun tetap dikelola 100 persen oleh Pertamina sebagai perusahaan milik rakyat dan negara. Kita akan terus berjuang dan mengetuk hati pemerintah, agar sumur-sumur minyak telah habis kontrak dengan asing untuk dikembalikan ke Pertamina, semuanya demi kedaulatan energi kita ke depan,” katanya.[]

Laporan: Sirajul Munir