Ombudsman Sepakat Swab Massal Secara Gratis

BANDA ACEH — Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan diskusi virtual tentang Pelayanan Kesehatan selama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh, Rabu, 3 Juni 2020. Diskusi diikuti 89 orang partisipan itu dipandu Ilyas Isti selaku moderator dengan narasumber terdiri dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, Direktur RSUZA Banda Aceh Dr. Azharuddin, SpOT, Direktur RSUCM Aceh Utara drg. Nurhaida, M.PH dan Ketua Komisi V DPRA M. Rizal Falevi Kirani.

Kepala Ombudsman Aceh Taqwaddin dalam paparannya menyampaikan bahwa pihaknya banyak mendapatkan informasi bahwa para medis selama ini kurang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, obat yang kurang di rumah sakit, kinerja apotek yang lamban, serta biaya swab yang mahal. Selain itu, rumah sakit rujukan sudah jarang adanya kunjungan pasien dan masyarakat juga merasa takut berobat.

Direktur RSUZA Azharuddin membenarkan bahwa kunjungan pasien ke rumah sakit turun drastis. Tapi pelayanan terhadap pasien berjalan seperti biasa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kunjungan pasien yang berkurang secara drastis telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan untuk jasa medis.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa perawatan pasien Covid-19 kita menggunakan gedung RSUZA lama, jadi bukan di gedung baru. Kita pisahkan pelayanannya untuk meminimalisir terjadinya penularan,” jelasnya.

Hal sama juga disampaikan Direktur RSUCM Aceh Utara, Nurhaida. Pendapatan rumah sakit menurun drastis karena berkurangnya kunjungan pasien ke poli, sehingga klaim BPJS berkurang.

“Pertamanya kita memang membatasi jumlah layanan, supaya adanya social distancing selama wabah corona. Selanjutnya masyarakat sendiri secara alami yang membatasi diri dan kurang berani berkunjung ke rumah sakit setelah ada beberapa kasus corona di Aceh Utara. Namun untuk pelayanan tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditentukan,” ujar Nurhaida.

Meski demikian, Kepala Dinkes Aceh, Hanif menilai selama ini pelayanan sudah mulai membaik dibandingkan pada kondisi awal terjadi Covid-19, meski ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis masih terbatas.

“Pelayanan kesehatan sudah membaik dan dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Terkait APD stok kita memang masih terbatas selama ini. Selanjutnya, untuk mempermudah sistem rujukan, kita akan meningkatkan koordinasi antara pihak desa dengan petugas kesehatan di Puskesmas,” kata Hanif.

Menanggapi para pemateri, salah satu partisipan yang bergabung dalam diskusi tersebut Bahtiar Ariga dari Bener Meriah menyampaikan bahwa di Bener Meriah, tidak ada ambulans yang digunakan khusus untuk pasien Covid-19. Padahal sudah ada beberapa masyarakat yang teridentifikasi positif corona.

Partisipan lainnya, Nurlaily Idrus yang merupakan Anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) mempertanyakan tentang keterbukaan informasi yang valid terkait anggaran Covid-19 yang tidak terpublis, padahal anggaran bukanlah data dikecualikan.

Sementara itu Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menyampaikan supaya pengadaan barang dan jasa untuk alat kesehatan maupun obat-obatan agar dibuka ke publik. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui ke mana saja anggaran Covid-19 digunakan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Mengklarifikasi para penanya, Hanif menyampaikan bahwa untuk ambulans boleh saja digunakan untuk pasien covid ataupun non-covid, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan.

“Iya boleh saja digunakan untuk semua pasien, petugasnya menggunakan APD lengkap dan selanjutnya ambulans tersebut juga disemprot disinfektan. Namun kita akan upayakan adanya mobil khusus nantinya. Mengenai data pasien yang bocor, mungkin ada oknum petugas yang menyebarkan. Kita akan terus tingkatkan keamanan data tersebut. Selanjutnya untuk akses data anggaran dan pengadaan barang dan jasa kami persilakan melalui surat resmi, nanti akan kita sampaikan. Kita sangat terbuka” tambah Hanif.

Ketua Komisi V DPRA, Fahevi Kirani menyampaikan agar data terkait anggaran atau pun pengadaan barang dan jasa agar dipublikasi. Apa pun yang kurang bisa dibeli karena anggarannya ada.

“Setelah dibeli ya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan nantinya menjadi barang antik. Saya berharap, swab massal secara gratis. Jangan lagi rapid test, selain kurang akurat nantinya juga harus di-swab untuk kepastiannya. Kalau itu dilakukan maka akan kerja dua kali,” tambah Falevi.

Mengakhiri diskusi tersebut, Taqwaddin meminta agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik, karena kesehatan merupakan pelayanan dasar kepada publik.

“Kami juga sependapat perlunya dilakukan swab PCR massal secara gratis. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah wabah corona ada atau tidak dalam masyarakat Aceh,” pungkas Taqwaddin. [rilis]