JAKARTA – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang dilakukan oleh pihaknya, berimbas negatif kepada sebagian partai.
Karena, kata dia, setiap pejabat daerah maupun anggota legislatif yang tertangkap oleh KPK, nantinya akan dikaitkan dengan partai politik (parpol) tempat si pejabat bernaung.
“Kalau saya dengar dari partai selama KPK dua minggu terakhir berkunjung itu, buat partai itu kerusakannya juga lumayan. Begitu kena OTT, disebutlah itu partai politiknya,” ujar Pahala di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 18 September 2017.
Ia mengakui, parpol adalah sumber utama calon kepala daerah. Untuk itu, proses rekrutmen dan kederisasi kader partai dinilai sangat penting. “Partai punya kontribusi besar untuk mendorong. Kami menawarkan kerja sama ini dalam bentuk yang konkret,” ucap Pahala.
Dia lantas memaparkan, KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan kerja sama dengan parpol agar menjadi partai berintegritas. Selain pengelolaan pendanaan dan keuangan, ada tiga hal mendasar yang perlu diadopsi dalam tata kelola parpol.
“Pertama, penyempurnaan sistem etik dan konsistensi penegakannya. Kedua, pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur, baku, dan berjenjang. Serta ketiga, pembangunan sistem rekrutmen pejabat publik yang inklusif dan berjenjang serta terkait erat dengan promosi kader,” paparnya.
Selain itu, lanjut Pahala, perbaikan pendanaan dan tata kelola keuangan parpol merupakan keniscayaan demi terwujudnya tata kelola parpol yang berintegritas.
