Setiap tahun, perguruan tinggi di Aceh mewisudakan mahasiswa, sehingga perlu tempat kerja yang sesuai bidang atau profesi masing-masing.
LANGSA – Ketua Umum Pengurus Pusat Korp Alumni IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, (DPP KOPAZKA) Amiruddin Yahya menanggapi terkait kebijakan Gubernur Aceh meminta SKPA tidak menerima tenaga kontrak baru tahun ini.
“Sebenarnya, saya setuju dengan sikap Gubernur Aceh meminta SKPA untuk tidak menerima dulu bila kapasitas tenaga kerja (kontrak) sudah melebihi di instansi tertentu. Namun, Pemerintah Aceh harus mempertimbangkannya kembali,” ujar Amiruddin Yahya, di ruang kerjanya, Selasa, 5 Januari 2016.
Menurut Amiruddin, saat ini satu-satunya lembaga atau instansi yang menyerap tenaga kerja khusus di Aceh hanyalah dari pemerintah itu sendiri sebab, katanya, tidak ada peluang atau tempat lain yang dapat menampung mereka untuk bekerja.
Seperti halnya, setiap perguruan tinggi yang ada Aceh pada dasarnya setiap tahun mewisudakan mahasiswa. Tentu mereka yang telah diwisudakan membutuhkan tempat kerja sesuai bidang atau profesi masing-masing,” ujar ketua alumni IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
Lanjutnya, pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat harus memikirkan bagaimana membuka sel-sel baru (tempat kerja) untuk mendorong mereka yang masih menganggur hari ini supaya memiliki pekerjaan agar angka kemiskinan di Aceh pun berangsur menurun,” kata Amiruddin.
Di sisi lain, katanya, pemerintah dapat mendorong masyarakat dengan memberi modal usaha untuk mengembangkan kreatifitas yang mereka tekuni selama ini, karena saya lihat masih banyak masyarakat di perkampungan tidak diberdayakan, padahal mereka memiliki kemampuan mengembangkan usaha hanya saja tidak cukup modal,” ujarnya.
Amiruddin mengharapkan, pemerintah Aceh konsisten memikirkan ekonomi masyarakat kelas bawah, serta berkomitmen mengurangi angka kemiskinan di Aceh saat ini, apalagi instansi pemerintah tidak lagi menampung sarjana muda.
“Alternatif lain, pemerintah Aceh harus menyiapkan lapangan kerja seperti mengajak lembaga-lembaga swasta berinvestasi di Aceh sehingga terserap angka pengangguran, jika pemerintah pun tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, maka akan dipandang gagal dalam memimpin,” katanya.[](tyb)
