Ketika Realisasi Keuangan Aceh ‘Loyo’

BANDA ACEH – Realisasi keuangan APBA/APBK sampai separuh tahun anggaran 2017 masih rendah alias “loyo”. Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan perekonomian Aceh yang tak bergairah. Keadaan dinilai tambah runyam jika peruntukan anggaran daerah tidak tepat sasaran.

Data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dikutip portalsatu.com, 18 Juli 2017, dari monev.lkpp.go.id, progres keuangan Pemerintah Aceh sampai Juni (triwulan II) 2017 hanya 28,30 persen dari target 35 persen. Sedangkan progres fisik 31 persen dari target 35 persen.

Adapun data terbaru disiarkan p2k-apba.acehprov.go.id, dari total APBA Rp14,733 triliun, realisasi keuangan sampai 17 Juli, baru 31,06 persen dan fisik 33,05 persen. Target hingga 31 Juli, realisasi keuangan 40 persen dan fisik 45 persen. Artinya, targetnya saja sampai akhir bulan pertama triwulan III 2017, realisasi keuangan tak sampai 50 persen.

Sementara itu, realisasi keuangan sebagian pemerintah kabupaten/kota di Aceh juga terkesan bak siput berjalan. Berdasarkan data TEPRA dipublikasi monev.lkpp.go.id, progres keuangan Pemko Banda Aceh paling rendah, yakni hanya 6,60 persen dari target 26,09 persen sampai Juni 2017 dari total anggaran Rp1,24 triliun lebih. Sedangkan progres fisik 30,28 persen dari target 45 persen.

Namun, data itu dikoreksi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Purnama Karya saat  dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, 18 Juli 2017. Setelah mengecek data pada stafnya, Purnama mengatakan, realisasi keuangan sampai 30 Juni 2017 sebesar 26,08 persen.

“Realisasi belanja langsung 18,07 persen dan belanja tidak langsung 35,03 persen. Jadi, rata-rata realisasi belanja sampai 30 Juni lalu 26,08 persen,” ujarnya. “Sampai hari ini, 18 Juli, realisasi belanja sudah 32,01 persen,” kata Purnama.

Purnama mengakui progres/kemajuan realisasi keuangan (belanja) separuh tahun 2017 masih minim lantaran jauh di bawah 50 persen. Kata dia, saban pekan Pemko Banda Aceh menggelar rapat TEPRA yang dipimpin Sekda untuk mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terhadap realisasi keuangan dan fisik bersumber dari APBK. Tujuan evaluasi dan monitoring itu, kata dia, agar semua SKPK dapat memacu kinerja realisasi belanja. (Baca: Separuh 2017, Berapa Persen Realisasi Keuangan Banda Aceh?)

Realisasi keuangan Pemkab Aceh Barat, berdasarkan data TEPRA dilansir monev.lkpp.go.id, juga masih minim. Dari total anggaran tahun 2017 Rp1,40 triliun lebih, realisasi keuangan sampai Juni, baru 19,30 persen dari target 20 persen. Sedangkan realisasi fisik 14,75 persen dari target 20 persen.

Kondisi hampir sama tampak pada data progres keuangan Pemkab Aceh Tengah. Disiarkan monev.lkpp.go.id, dari total anggaran Rp1,49 triliun lebih, realisasi keuangan sampai Juni 2017, baru 20,19 persen dari target 30 persen. Angka itu masih sama dengan progres keuangan sampai Mei. Sedangkan realisasi fisik 25,19 persen dari target 35 persen.

Sejauh ini, portalsatu.com belum berhasil memperoleh penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Barat dan Aceh Tengah terkait data TEPRA tersebut. Begitu pula dengan kabupaten/kota lainnya yang realisasi keuangan masih di bawah 30 persen sampai triwulan II 2017.

Dari semua kabupaten/kota di Aceh yang data realisasi keuangan dan fisik tahun anggaran 2017 dipublikasi TEPRA melalui laman Monitoring dan Evaluasi LKPP RI, Bireuen progresnya paling tinggi. Berdasarkan data monev.lkpp.go.id, dari total anggaran tahun 2017 Rp2 triliun lebih, realisasi keuangan sampai Juni sebesar 48,20 persen dari target 44,50 persen. Sedangkan progres fisik mencapai 58,42 persen dari target 50 persen.

Progres tergolong tinggi juga ditunjukkan Pidie Jaya. Melansir monev.lkpp.go.id, dari total anggaran Rp979,92 miliar lebih, realisasi keuangan 38,81 persen dari target 38,17 persen. Sedangkan fisik 36,58 persen dari target 36.00 persen.

Sejumlah kabupaten/kota seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Subulussalam dan Pidie malah tidak memublikasikan data TEPRA melalui Monev LKPP terkait progres keuangan dan fisik. Ada pula kabupaten/kota yang hanya memublikasikan struktur anggaran 2017, tetapi tanpa data progres keuangan dan fisik, seperi Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

Berdasarkan data TEPRA tahun-tahun sebelumnya, realisasi keuangan dan fisik, baru tampak melesat bak kelinci pada triwulan IV atau pengujung tahun anggaran. Di Aceh, kondisi ini sering ditamsilkan sebagian kalangan dengan istilah “kuet pade lam reudok”. Padahal, tahun anggaran berlaku sejak Januari, bukan Juli. Para kepala SKPA/SKPK dan stafnya yang mengelola APBA/APBK juga dibayar gaji maupun tunjangan terhitung Januari.

Ekonomi bergantung APBA/APBK

Rendahnya kinerja Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dalam merealisasikan keuangan (APBA/APBK) dalam separuh tahun anggaran berjalan berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan sejumlah analisis dan kajian yang diharapkan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

Di antaranya, hasil Analisis Ekonomi dan Fiskal Aceh Volume I Triwulan II-30 Juni 2013 yang dipublikasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI pada 31 Desember 2013. BKF menyebutkan, minimnya realisasi APBA berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Aceh lantaran sumber pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat tergantung kepada dana APBA. Pasalnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari swasta relatif kecil lantaran tidak adanya industri menengah dan besar di Aceh. Jadi, peran APBA dan APBK sangat besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Bank Indonesia (BI) dalam hasil “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Februari 2017 (Kajian Triwulan IV-2016)”, dikutip dari laman resmi BI, menyebutkan, dari sisi permintaan, struktur ekonomi Aceh masih bergantung pada komponen bersifat konsumtif dan short run (jangka pendek). Keberadaan APBA juga sangat mendasar dalam perekonomian, karena sumber dari konsumsi masyarakat dan pemerintah hampir seluruhnya berasal dari APBA.

Itu sebabnya, BI melalui hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh yang dibuat beberapa kali dalam setahun, sering merekomendasikan kepada pemerintah agar memberikan stimulus perekonomian berupa percepatan realisasi APBA.

Dikutip dari hasil “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Mei 2017, BI memperkirakan pertumbuhan perekonomian Aceh sepanjang tahun 2017 berpotensi lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2016. Perekonomian Aceh sepanjang tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,44 – 3,44 persen atau berpotensi lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 3,31 persen. (Baca: BI: Perekonomian Aceh 2017 Berpotensi Lebih Rendah Dibandingkan 2016)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Wahyudin juga menyebutkan, perekonomian Aceh masih sangat tergantung realisasi APBA. Rendahnya daya serap anggaran (keuangan/belanja) di awal hingga pertengahan tahun membuat perekonomian “lesu”. (Baca: Ini Penyebab Ekonomi Aceh Menurun di Awal Tahun)

Pertumbuhan perekonomian yang seakan tak berdaya akibat realisasi keuangan APBA/APBK masih “loyo” tentunya berdampak terhadap pengangguran dan kemiskinan yang berpotensi semakin meningkat. Apalagi, menurut data dirilis BPS, untuk wilayah regional Sumatera, Aceh menempati urutan pertama provinsi termiskin dengan persentase penduduk miskin mencapai 16,89 pada Maret 2017. (Baca: Penduduk Miskin Aceh Tertinggi di Sumatera)

Pengamat Ekonomi Universitas Malikussaleh Wahyuddin menyebutkan, pertumbuhan perekonomian yang melambat berdampak terhadap meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. “Jelas berdampak. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh (maksimal) maka pengangguran terus meningkat. Karena tiap tahun jumlah masyarakat yang ingin bekerja semakin tinggi,” ujar dia dalam sebuah wawancara pengujung 2016.

“(Ketika pertumbuhan ekonomi melambat) Dampaknya juga akan berkurangnya pendapatan daerah, berkurang pekerjaan, dan juga akan bertambah warga miskin. Itu dampak akhirnya, kemiskinan itu juga akan jadi masalah dengan timbulnya kerawanan sosial,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal itu.

Persoalan lainnya, menurut Pengamat Ekonomi Unsyiah Rustam Effendi, peruntukan alokasi anggaran daerah di Aceh (APBA dan APBK) selama ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, anggaran lebih banyak digunakan untuk hal-hal konsumtif, bukan kegiatan produkif yang bisa membangkitkan perekonomian Aceh.

“Ekonomi kita (Aceh) saat ini paling jelek. Bahkan, sejak empat tahun lalu lebih jelek, semuanya di bawah target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Aceh. (Realisasi pertumbuhan perekonomian) semuanya di bawah angka yang dipatok dalam RPJM,” kata Rustam Effendi pada Maret 2017. “Yang nganggur (pengangguran) bertambah, baik di kota maupun di desa bertambah. Ini menjadi bahan (evaluasi) untuk kita,” ujar Rustam.

Rustam menilai Aceh mesti memperbaiki srategi perekonomian. “APBA alokasinya harus betul, jangan hanya sifatnya bansos (bantuan sosial) atau hibah. Alokasi (anggaran) harus diperbaiki,” katanya.

Ia menyebut alokasi APBA mesti mengacu terhadap kebutuhan Aceh. “Jangan semuanya menguntungkan dinasti politik. Haruslah berpikir untuk impact ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan yang masih tinggi, harus ke situ acuannya,” tegas Rustam. (Baca: Pengamat: Ekonomi Aceh Paling Jelek!)[](idg)