Jumlah Tak Sesuai Janji, 56 Rumah Bantuan Nelayan Seunuddon Belum Serah Terima

LHOKSUKON – Sebanyak 56 unit rumah bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk nelayan di Gampong Ulee Rubeik Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara hingga kini belum serah terima. Hal itu karena jumlah rumah yang terealisasi tidak sesuai janji awal 100 unit.

“56 unit rumah itu dibangun pada pertengahan 2015 dan selesai akhir tahun yang sama. Kami dijanjikan rumah dari kementerian 100 unit, sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang diminta kala itu. Namun yang diberikan baru 56 unit, sedangkan sisanya 44 unit belum ada,” kata Geuchik Gampong Ulee Rubek Barat, Badlisyah kepada portalsatu.com, Rabu, 20 Juli 2016.

Ia menyebutkan, selisih antara jumlah terealisasi dengan yang dijanjikan merupakan kendala utama rumah tersebut belum serah terima kepada nelayan setempat.

“Tahun lalu disaksikan Muspida dan Wakil Bupati Aceh Utara rumah yang dijanjikan 100 unit, bahkan data dan KK yang diminta juga 100 orang. Jumlah rumah yang ada tidak mencukupi, jadi saya tidak bisa memilih penerima dari 100 KK karena itu bisa menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat,” ujar Badlisyah.

Menurut kabar, kata Badlisyah, sisa proyek rumah bantuan yang belum terealisasi sedang ditender kembali di Jakarta. “Kabarnya sedang ditender lagi, tapi tidak tahu apa benar demikian. Di sini masyarakat kecewa jumlah yang terealisasi tidak sesuai janji. Padahal mereka sangat berharap segera menempati rumah tersebut, mengingat banyak rumah nelayan sudah tidak layak huni. Terlebih saat musim hujan kondisi atap rumah mereka saat ini banyak yang bocor,” katanya.

Kabid Perumahan dan Air Bersih Dinas Cipta Karya Aceh Utara, M. Yusuf saat dihubungi via telepon seluler mengatakan, rumah bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu memang informasi awalnya akan dibangun 100 unit. Namun dana yang tersedia dan dikucurkan untuk pembangunan 56 unit.

“Rumah itu dibangun sesuai dana yang tersedia. Untuk selanjutnya jika ingin tahu harus menghubungi langsung ke kementerian di Jakarta,” pungkas M. Yusuf.[]