Jelang PON Jabar, KONI Aceh Galang Dukungan ke Kajati

BANDA ACEH – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Selasa, 9 Agustus 2016 di ruang kerja Kepala Kejati Aceh.

Rombongan KONI Aceh dipimpin Ketua Harian, Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, didampingi Wakil Ketua IV Syafriel Antony, dan Wakil Sekretaris Faisal Saifuddin, Bendahara Umum Kennedi Husein dan sejumlah pengurus KONI Aceh lainnya.

Sedangkan Kepala Kejati Aceh Raja Nafrizal, S.H didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Rustam, S.H. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana keakraban itu dalam rangka penggalangan dukungan oleh KONI Aceh jelang pelaksanaan PON XIX 2016 Jawa Barat dan rencana Aceh untuk menjadi Tuan Rumah PON Remaja III 2019 dan PON XXI 2024.

“Untuk maksud tersebut KONI Aceh butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dari Kejati Aceh, terutama dalam ketepatan penggunaan anggaran negara,” kata Abu Razak. Ia juga menyampaikan, olahraga saat ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan gengsi daerah.

Menanggapai pernyataan pihak KONI, Raja Nafrizal, yang acap berbicara menyelip-nyelip bahasa Aceh dalam pembicaraannya mengaku sependapat dengan KONI Aceh.  “Olahraga memang bisa menaikkan gengsi daerah, karena itu menjadi tugas bersama untuk menyukseskan semua agenda yang telah direncanakan tersebut,” kata Raja.

Mengenai PON, kata Raja, dirinya mengaku ikut berkecimpung dalam kepanitiaannya PON XIX di Jawa Barat 2016. Sebab, sebelum bertugas ke Aceh, dia adalah Wakajati  Jawa Barat.

“Jadi, saya tahu betul tentang proses awalnya. Makanya, jika kita ke depan ingin menjadi tuan rumah, harus disiapkan insfrastruktur unuk mendukung kegiatan nasional itu,” kata lelaki yang juga pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Asintel Kejati Sumut ini.

“Kejati siap mendampingi agar penggunaan anggaran bisa tepat sasaran.”

Bicara masalah penggunaan anggaran, Kajati menyebutkan pada prinsipnya yang diperlukan adalah transparan, akuntabel dan terbuka. “Apabila dananya dikelola dengan niat baik, terbuka, Kejati siap membantu. Publikasi secara terbuka itu agar tidak ada kecurigaan. Tapi bila niatnya saja tidak baik dan ditutup-tutupi, pasti akan terbongkar, apalagi yang dipakai itu uang negara,” kata Kajati.[](ihn)