Gubernur Aceh: Kepentingan Ekonomi Penyebab Kerusakan Alam Terbesar

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengungkapkan kerusakan alam terbesar datang dari orang-orang yang hanya mengambil kepentingan ekonomi tanpa menjaga keseimbangan lingkungan.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Nurdin, S.H., M.Hum., saat pembukaan acara penanaman 1.500 pohon mangrove di Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Sabtu, 22 April 2017. Kegiatan itu digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Ar-Raniry, Walhi Aceh, Mapala STIK Pante Kulu berserta oraganisasi lainnya.

“Tantangan terbesar datang dari kepentingan ekonomi yang terkadang membuat aspek kepentingan lingkungan menjadi terabaikan. Akibatnya, keberadaan hayati yang berperan menjaga keseimbangan alam mulai rusak,” kata Nurdin membacakan sambutan gubernur.

Nurdin mengatakan, menjaga keseimbangan alam beserta ekosistem di dalamnya bukanlah perkara mudah. “Merawat bumi dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya memang bukan pekerjaan mudah, mengingat ada banyak pihak yang berkepentingan dengan lingkungan di mana ragam hayati banyak terdapat di dalamnya,” katanya.

Langkah dan tindakan dilakukan berbagai lembaga dengan melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir di Hari Bumi, 22 April, diapresiasi Pemerintah Aceh. “Kita bisa melihat terjadinya abrasi garis pantai karena rusaknya tanaman mangrove akibat ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab. Hanya karena alasan ekonomi, mangrove ditebang dan tidak ada kepedulian untuk menanam ulang. Padahal keberadaan mangrove sangat efektif untuk mengatasi abrasi pantai,” kata Nurdin.

“Oleh karena itu, bertepatan Hari Bumi ini saya sangat mengapresiasi langkah Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Ar-Raniry dan Walhi Aceh yang menggagas gerakan penanaman 1.500 pohon mengrove di kawasan pesisir pantai Aceh,” katanya lagi.

Ia juga mengungkapkan dampak dari kerusakan hutan membuat flora fauna yang mewarnai lingkungan hutan perlahan-lahan punah. Hutan menjadi gersang, ruang-ruang hijau tak lagi nyaman, kawasan pesisir dan kawasan laut menjadi tergerus. “Tidak hanya itu, bencana juga berpotensi menghadirkan ancaman bagi keberlangsungan hidup umat manusia,” kata Nurdin.

Pemerintah Aceh, kata Nurdin, telah berupaya mendorong agar kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan lebih meningkat. Di antaranya, dengan meneruskan kebijakan moratorium hutan, serta melanjutkan kebijakan moratorium tambang hingga beberapa tahun ke depan.

“Seiring kebijakan itu, Pemerintah Aceh telah mencabut izin tambang sejumlah perusahan yang ada di Aceh karena berpotensi merusak lingkungan. Mudah-mudahan pengetatan ini terus berlangsung di masa Pemerintahan Aceh yang baru nanti,” kata Nurdin.[]