BANDA ACEH Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Komisi II DPRA membentuk Panitia Khusus untuk menelusuri lebih mendalam permasalahan pemeliharaan sapi bersumber dari APBA di…
BANDA ACEH Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Komisi II DPRA membentuk Panitia Khusus untuk menelusuri lebih mendalam permasalahan pemeliharaan sapi bersumber dari APBA di UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP), Saree, Aceh Besar.
DPRA harus melakukan cross check, pemeliharaan sapi-sapi itu seperti apa. Apakah aset Pemerintah Aceh itu dikelola dengan taat asas sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, di Banda Aceh, Selasa, 16 Juni 2020.
Askhalani menjelaskan, dalam UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa aset atau barang milik negara wajib dicatat. Selain itu, kata dia, aset hasil pengadaan menggunakan belanja modal tidak boleh dihapus begitu saja, termasuk dilarang diperjualbelikan dan dilarang menyerahkan sembarangan kepada pihak lain.
“Sapi itu sebagai inkubator atau peranakan, aset itu seharusnya tidak berkurang. Kalau sapi itu mati atau hilang harus dicatat dan dibuktikan, harus ada foto, tujuannya untuk menghapus aset. Jika tidak ada foto yang mati atau hilang atau tidak disertai barang bukti, itu menyalahi aturan, ungkap Askhalani.
Askalani juga mengingatkan Pemerintah Aceh lebih berhati-hati terkait wacana menghibahkan sapi di UPTD IKP Saree itu. Karena dibelanjakan (hasil pengadaan) dengan belanja modal, syaratnya kemudian kalau mau dihibahkan ke pihak lain atau masyarakat, hapus dulu sebagai aset, beda dengan pengadaan barang dan jasa sifatnya habis.
“Karena sapi itu sebagai aset, Pemerintah Aceh harus mengajukan ke DPRA (usulan penghapusan dari daftar aset). Makanya DPRA harus membentuk pansus. Jika memang menganggap tidak perlu bentuk Pansus DPRA, paham tidak peraturan menyangkut penghapusan aset milik negara,” pungkas Askhalani.[](Khairul Anwar)
