MEDAN - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Mahdi Effendi, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Organisasi Kemasyarakatan dengan jajaran Kesbangpol kabupaten kota se-Aceh di Aula…
MEDAN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Mahdi Effendi, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Organisasi Kemasyarakatan dengan jajaran Kesbangpol kabupaten kota se-Aceh di Aula Kantor Perwakilan Aceh di Medan, Kamis, 3 Agustus 2017.
Rapat ini dihadiri para kepala badan atau kantor dan para kepala bidang Kesbangpol kabupaten kota seluruh Aceh. Mahdi Effendi dalam pertemuan itu mengatakan, rapar koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam penanganan ormas-ormas yang terindikasi menebar paham-paham radikalisme atau antipancasila.
“Sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warna negara, ormas merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu kata dia, pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas perlu dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel. Sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat. Peran ormas dinilai telah lama berjuang secara ikhlas dan sukarela demi kepentingan bangsa.
Namun akhir-akhir ini beberapa ormas dinilai terindikasi tidak menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi (intoleran) dan menjurus kepada gerakan-gerakan radikal yang dapat memecah belah bangsa.
“Oleh karena itu pemerintah telah mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menangkal paham radikalisme yang berkembang di tubuh beberapa ormas dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang ormas.”
Terkait kondisi di atas, pihaknya berupaya terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan ormas-ormas yang ada dan mengambil langkah antisipasi mencegah berkembangnya aliran atau paham yang menyimpang.
Kesbangpol Aceh dan unsur keamanan kata Mahdi, akan terus meningkatkan peran ormas dalam mengantisipasi dan menangkal penyebaran paham radikalisme di Aceh dan Indonesia pada umumnya. Pihaknya juga akan merangkil semua pihak agar bisa terus bersinergi dan tidak terjerumus dalam paham-paham radikal. Namun katanya bukan berarti semua itu tanpa kendala.
“Penguatan kapasitas ormas ini menjadi penting karena ormas merupakan komponen yang keberadaannya langsung di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah berharap agar program-program yang dilaksanakan oleh ormas-ormas selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan Aceh hebat, serta terus membuka diri untuk berkomunikasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun kabupaten/kota agar terus bersinergi demi pembangunan bangsa,” ujarnya.[]
