Gaji Guru Kontrak BTQ di Aceh Tengah Belum Dibayar 7 Bulan

TAKENGON – Sebanyak 143 guru kontrak Baca Tulis Quran (BTQ) di Aceh Tengah, belum menerima gaji sejak Januari hingga Juli 2017. Para guru itu tersebar di seluruh Sekolah Dasar (SD) di Aceh Tengah.

Salah seorang guru BTQ di Aceh Tengah yang enggan disebut namanya melaporkan, gaji mereka Rp650 per bulan/orang. Jika dikalikan untuk tujuh bulan, total Rp4.550.000/orang, atau Rp650 juta lebih belum dibayar kepada 143 guru BTQ.

Sumber itu mengaku, semula gaji mereka dibayar pemerintah provinsi. Namun, setelah pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, operasional pendidikan SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. “Pada 28 puasa lalu kami rapat sama Pak Bupati, katanya akan diusahakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan,” kata dia, Jumat, 4 Agustus 2017, malam.

Informasi diterimanya, guru kontrak BTQ di Bener Meriah, telah menerima gaji itu.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Drs. Nasaruddin menjelaskan, tersendatnya gaji itu lantaran pengalihan kewenangan guru kontrak BTQ sesuai aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilakukan setelah pengesahan APBK murni 2017 atau pada April 2017. Akibatnya, kata Nasaruddin, dalam APBK murni 2017 tidak dialokasikan untuk pembayaran gaji 143 guru kontrak BTQ.

Disinggung soal gaji guru kontrak untuk SMA, SMK, dan SLB yang semula tanggung jawab kabupaten/kota, dan kini telah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, Nasaruddin mengaku, pos anggaran itu telah dialihkan kepada sejumlah guru honorer kategori II (K-II). “Guru honorer K-II sudah mengajar belasan tahun, kan kasian juga, maka kita alihkan ke sana,” ujar Nasaruddin.

Nasaruddin mengaku, Pemerintah Aceh Tengah juga belum melunasi honorarium 176 guru terpencil yang semula juga menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Untuk melunasi tunggakan itu, katanya, Pemerintah Aceh Tengah berencana mengajukan usulan pembayaran gaji guru terpencil dan guru kontrak BTQ dalam APBK Perubahan yang akan dibahas pada Oktober mendatang.

“Semoga disetujui oleh dewan, karena ini menyangkut hajat hidup para tenaga pengajar kita,” kata Nasaruddin.[] (*sar)