GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah menyatakan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini berkisar 4,09 persen, lebih rendah dibanding tahun lalu yang berkisar 4,82 persen. Kondisi ini berimplikasi…
GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah menyatakan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini berkisar 4,09 persen, lebih rendah dibanding tahun lalu yang berkisar 4,82 persen. Kondisi ini berimplikasi pada tingkat kemiskinan yang bertahan pada angka 17,08 persen.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zaini di muka para pemimpin pemerintahan kabupaten/kota saat penyerahan DIPA 2016, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, 18 Desember 2015. Meski pahit dan berdalih apapun, pemimpin Aceh harus mengakui tidak mampu alias gagal membangkitkan perekonomian Aceh. Dampaknya gagal pula membebaskan rakyatnya dari jeratan kemiskinan.
Kenyataan ini menambah catatan buruk Pemerintah Aceh di bawah kemudi Zaini Abdullah (gubernur) dan Muzakir Manaf (wakil gubernur). Memimpin Aceh sejak 2012, sisa masa jabatan duet Zaini-Muzakir atau disebut Zikir kini semakian pendek. Diperparah dengan keretakan hubungan dua pemimpin tertinggi di Aceh itu, mungkinkah mereka mampu menunaikan semua janjinya kepada rakyat di bidang ekonomi?
Lihatlah kembali visi, misi, dan program gubernur yang dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. RPJMA itu landasan dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, 2012-2017.
Dari lima poin misi, salah satunyapoin nomor duaberbunyi, Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari misi itu, Mewujudkan struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang handal.
Sasarannya antara lain: Menurunnnya angka kemiskinan Aceh dari 19,57 persen menjadi 9,50 persen, menurunnya angka pengangguran terbuka dari 7,43 persen menjadi 5 persen, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas dari 5,89 persen menjadi 7,3 sampai 8 persen.
Rakyat Aceh berhak mempertanyakan capaian dari tiga target itu saja, belum lagi persoalan lainnya. Dengan sisa masa jabatan sekitar 1,5 tahun (2016-pertengahan 2017), mampukah Pemerintah Aceh/Zikir menurunkan angka kemiskinan dari 17 persen lebih menjadi 9,50 persen? Atau, sanggupkah Pemerintah Aceh meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dari 4 persen lebih menjadi 7 sampai 8 persen?
Hhhmmm… Silakan menarik nafas dalam-dalam, dan barangkali juga menggeleng-gelengkan kepala. Selama tiga tahun ini mungkin Zikir dan jajarannya terlena dan wet-wet gaki di miyueb meja (menggoyang-goyang kaki di bawah meja) lantaran begitu derasnya duit mengalir ke kas Aceh, sehingga mereka lupa diri bahwa ada tanggung jawab besar, yaitu memajukan daerah sekaligus menyejahterakan rakyat.
Daerah/Aceh tidak akan bersinar terang dan kehidupan rakyat tetap suram jika ekonomi masih meredup. Lantas, kemana mengalir duit Otsus yang berlimpah? Apakah triliunan APBA tidak dibelanjakan untuk membangkitkan ekonomi Aceh? Apakah semua belanja modal dalam APBA tiap tahun telah dialokasikan terhadap proyek yang produktif untuk meningkatkan nilai tambah di berbagai sektor agar bermanfaat bagi rakyat?
Sungguh ironis kalau para pemimpin pemerintahan dan kabinetnya/SKPA tidak paham bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh sangat tergantung pada APBA lantaran tidak ada lagi sektor swasta/industri besar. Kemana pula para wakil rakyat yang duduk di DPR Aceh? Apakah mereka tertidur pulas tatkala pemerintah gagal memacu pertumbuhan ekonomi Aceh?
Pejabat pemerintahan termasuk anggota dewan tentu tidak rugi meskipun ekonomi Aceh terpuruk. Saban bulan gaji plus tunjangan besar mengalir lancar ke rekening mereka. Belum lagi berbagai fasilitas mewah, mulai rumah hingga kendaraan yang semuanya bersumber dari duit Aceh. Jadi, rakyatlah yang menanggung beban penderitaan ketika pemerintah gagal memajukan ekonomi Aceh.
Padahal, rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin Aceh termasuk anggota DPRA, bukan sekadar untuk menjalankan tugas rutinitas, teken surat dan gunting pita, misalnya. Bukan pula sebatas menyerahkan bantuan yang bersifat konsumtif dan kerap menjadi ajang pencitraan. Akan tetapi, rakyat menginginkan perubahan besar yang jauh lebih baik dari penguasa sebelumnya. Perubahan besar itu akan tampak jika pertumbuhan ekonomi Aceh melambung tinggi.
Celakanya, sampai saat ini ekonomi Aceh masih apoh apah. Namun, elite Aceh terkesan tidak tahu malu, apalagi merasa bersalah, walau rakyat sudah teramat gerah. Benar-benar parah![]
