Jakarta Wacana kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro disambut antusias oleh DPR. Anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Tengah Hamdhani menyatakan sikap setujunya ketika ditanya terkait hal ini. Meski kajiannya belum dirampungkan oleh Bappenas, menurutnya, sukses atau tidaknya kepindahan ibu kota yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno tergantung political will dari kepala pemerintahan saat ini.
Tentu saya sangat antusias kalau ibu kota dipindah, tapi juga harus dibarengi dengan keseriusan, katanya melalui siaran pers, Selasa, 4 Juli 2017.
Political will, menurutnya, perlu untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Selama ini, satu-satunya yang menghambat pemindahan ibu kota adalah terkait pembiayaan. Beberapa kalangan menyebutkan biaya pemindahan ibu kota bisa mencapai ribuan triliun. Sedang di tahun 2015 ketika Bappenas masih dipimpin oleh Adrinof Chaniago, pernah diungkapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp 100 triliun. Biaya sebesar itu dibagi menjadi beberapa termin dalam jangka waktu 10 tahun.
Semua soal biaya saja, menurut saya, besar sekali yang harus dikeluarkan negara. Tapi saya dengar kan Kepala Bappenas akan melibatkan swasta dalam pemindahan ini. Itu malah lebih bagus, jadi tidak terlalu membebani negara, tutur anggota BKSAP ini.
Skema Private Public Partnership (PPP) yang disebut oleh Menteri PPN & Bappenas menurut Hamdhani mempunyai banyak keuntungan. Pertama, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, perumahan untuk PNS di daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota baru bisa dibagi dengan swasta.
Kedua, swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah akan berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibu kota yang baru menjadi kota yang modern sesuai standar internasional.
Kami tunggu kajian dari Bappenas seperti apa. Tempo hari selesai Agustus tahun ini, tapi kita lihat saja sampai akhir tahun, ungkapnya.
