”Benahi Pendidikan Aceh dari Awal”

BANDA ACEH – Direktur Dayah Baitul Arqam, Sibreh, Aceh Besar, Zul Anshari, LC, mengharapkan adanya pembenahan pendidikan di Aceh dari awal. Hal ini dimaksudkan agar Aceh benar-benar maju dan berkembang, terutama di bidang pendidikan.

“Benahi pendidikan dari awal. Misalnya, tanamkan kejujuran si anak itu sejak ia masuk ke sekolah dengan cara-cara yang baik,” kata Zul Anshari, dalam diskusi nonformal di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Minggu, 26 Februari 2017 siang.

Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini di dunia pendidikan Aceh adalah kerap kali bertolakbelakang dengan keinginan menciptakan generasi muda yang baik. Dia mencontohkan dengan sistem penerimaan anak didik di lembaga pendidikan pemerintah, yang menurutnya masuk dalam kategori kacau. Seperti misalnya, ketika seorang anak masuk ke sekolah-sekolah harus mengisi formulir yang di dalamnya mencantumkan berapa kisaran gaji orang tua. 

“Ada beberapa sekolah itu yang menilai seorang anak tidak layak sekolah di tempat tersebut hanya karena orangtuanya seorang tukang becak. Padahal, anak tersebut pintar dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ini sangat disayangkan. Janganlah menghalang-halangi seorang anak itu mendapatkan pendidikan layak hanya karena gaji orang tuanya tidak masuk dalam daftar berkecukupan, standar sebuah sekolah. Jika memang dia, si anak tersebut, mampu kenapa tidak? Apalagi kalau dia pintar,” kata Zul Anshari, yang juga tercatat sebagai akademisi di Universitas Muhammadiyah Aceh tersebut.

Dia sangat tidak sepakat dengan adanya formulir tersebut, yang menurutnya, sama dengan menjengkal kemampuan seseorang untuk memberikan pendidikan layak kepada anaknya. “Apakah ini akan menjadi standar untuk lulus atau tidaknya siswa di sekolah tersebut? Apakah dengan gaji kecil, kita beranggapan orang tua siswa itu tidak akan mampu membiayai pendidikan anaknya. Memangnya kita ini Tuhan?”

Di sisi lain, dia juga menyayangkan adanya sistem memo, relasi dan uang dalam mendaftarkan seorang anak di sekolah tertentu. Menurutnya sistem seperti ini sangat tidak mendukung jika Aceh ingin menciptakan generasi muda yang, beriman, baik dan bersih.

“Anak didik itulah yang nantinya menjadi leader di Aceh. Merekalah masa depan Aceh,” katanya. 

Dia mempertanyakan bagaimana generasi Aceh jika dari pendidikan tingkat dasar saja sudah diajarkan nilai-nilai yang tidak baik. Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum saat ini banyak orangtua yang mengandalkan memo atau relasi orang-orang hebat agar anaknya dapat bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Anehnya kondisi seperti ini, kata Zul Anshari, cenderung dipraktikkan oleh orang-orang berkecukupan dan memiliki “power” di Aceh.

“Bagaimana kita mengharapkan anak jujur, shaleh dan salehah, tetapi saat memasukkan anak ke sekolah, kita mengandalkan memo, relasi, dan uang,” katanya.

Zul Anshari juga menyorot sekolah-sekolah yang dibangun menggunakan uang rakyat, tetapi mematok uang pembangunan yang tinggi. Hal ini, menurutnya, sama dengan mendiskriminasi anak-anak warga berekonomi kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan di Aceh.

Zul menjelaskan sekolah yang dibangun menggunakan uang rakyat seperti menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD atau bersumber dari dana aspirasi dewan.

“Jika sebuah sekolah dibangun dengan uang rakyat, kenapa tidak diturunkan pengutipan biaya pembangunan,” ujarnya.[]