Belanja Pegawai Lebih Besar dari Belanja Modal, Ini Dampaknya

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai sebagian pemerintah kabupaten/kota di Aceh belum serius melahirkan APBK pro-rakyat. Pasalnya, alokasi Belanja Pegawai (BP) masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan melalui Belanja Modal (BM).

“Dari dulu kita selalu mendorong Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota agar memangkas Belanja Pegawai dan memperbesar Belanja Modal dalam APBA dan APBK. Akibat besarnya Belanja Pegawai, Belanja Modal jadi kecil. Ketika Belanja Modal kecil tentu merugikan masyarakat, sebab pembangunan infrastruktur publik tidak maksimal karena Belanja Modal terbatas,” ujar Kepala Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Pulik MaTA Hafidh kepada portalsatu.com, Senin, 6 Februari 2017.

Hafidh menjelaskan, rata-rata kabupaten/kota di Aceh sampai saat ini belum mandiri. Artinya, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Apabila pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan efisiensi Belanja Pegawai, kata dia, dampaknya ke depan jurang fiskal semakin lebar. Kondisi yang tidak sehat ini dinilai amat rawan, sebab kabupaten/kota yang Belanja Pegawainya masih membengkak berpotensi “bangkrut”.

Itu sebabnya, MaTA berharap para calon kepala daerah yang terpilih hasil pilkada serentak 2017 nantinya harus berani mengevaluasi secara serius soal jumlah pegawai. Selain itu, mesti diantisipasi “politik balas jasa” alias penerimaan tenaga kontrak atau nama lainnya, sebab akan berefek semakin membengkaknya Belanja Pegawai.

“Apakah beban kerja dengan jumlah pegawai saat ini sesuai atau tidak, harus dievaluasi betul. Begitu juga penggunaan dana rutin di dinas-dinas termasuk dana perjalanan dinas pejabat, itu harus ditekan untuk mengurangi Belanja Pegawai. Kemudian memperbesar Belanja Modal untuk mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga akan mempersempit jurang fiskal atau ketergantungan kepada pusat,” kata Hafidh.[](idg)