BANDA ACEH - Para pemangku kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dihimbau untuk mengoptimalkan serapan. Imbauan ini disampaikan karena hingga memasuki semester…
BANDA ACEH – Para pemangku kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dihimbau untuk mengoptimalkan serapan. Imbauan ini disampaikan karena hingga memasuki semester kedua, serapan DAK masih sangat minim.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dipusatkan di Hotel Oasis, Banda Aceh, Selasa, 22 Agustus 2017 kemarin.
“Bulan lalu, Gubernur sudah mengevaluasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Sudah memasuki semestar kedua tahun 2017, realisasinya masih sangat minim. Oleh karena itu, perlu digenjot dan dioptimalkan, kalau tidak yang rugi bukan kita, yang rugi adalah rakyat. Rakyat sangat mengharapkan kesejahteraan, rakyat sangat mengharapkan pelayanan maksimal dari seluruh aparatur pemerintah,” kata Kamaruddin.
Sebagai catatan, realisasi kegiatan dekonsentrasi provinsi berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan diketahui memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 305.730 miliar. Namun hingga triwulan kedua tahun 2017 realisasi fisik yang dilaksanakan 21 SKPA di tingkat provinsi baru mencapai 32,30 persen. Sementara realisasi keuangan baru sebesar Rp 94.664 miliar atau sekitar 31,12 persen.
Demikian pula dengan realisasi kegiatan Tugas Pembantuan provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 437,983 miliar. Untuk realisasi fisiknya baru mencapai 26,72 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp 105.123 miliar atau sekitar 24,00 persen.
“Realisasi kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, baik di Satker Provinsi maupun satker kabupaten/kota itu masih jauh dari target yang diharapkan. Realisasi pencapaian itu perlu terus ditingkatkan melalui percepatan pelaksanaan program atau kegiatan,” kata Kamaruddin Andalah.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin juga menyatakan, bahwa pembangunan merupakan upaya yang terencana dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Untuk efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan itu, sinergitas pendanaan antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan target yang diinginkan.”
Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu sumber dana pembangunan daerah. Pemanfaatan dana APBN ini, yang antara lain melalui mekanisme dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, serta dana transfer daerah, diharapkan menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan.
Kamaruddin menjelaskan, pemanfaatan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi. Sedangkan dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa. Sementara untuk dana transfer daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan desentralisasi fiskal, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.
Mantan Plt Wali Kota Langsa itu mengatakan dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana APBN untuk setiap program yang telah ditentukan, diperlukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mengetahui dan menganalisa pencapaian pelaksanaan kegiatan, dengan melihat realisasi fisik dan realisasi keuangan sesuai rencana.
“Hasil pengendalian dan evaluasi itu nantinya digunakan untuk percepatan realisasi target akhir tahun serta perbaikan langkah-langkah pelaksanaan program tahun berikutnya. Oleh sebab itu, langkah-langkah percepatan pelaksanaan program itu harus kita susun dengan matang di dalam forum ini, sehingga di akhir pertemuan ini kita bisa mendapatkan beberapa rekomendasi penting, yang akan kita aplikasikan di lapangan,” kata Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh itu.[]
