APBA dan “Geureutak Sambai”

“Leumoh hukom diatoe lee pangkat. Leumoh adat jahe raja. Leumoh qanun tinggai bak kalam. Leumoh reusam gadoh budaya”.

Itulah tamsilan untuk menggambarkan perilaku eksekutif dan legislatif Aceh. Akhir tahun 2016 dan awal 2017 di Aceh adalah kisah tarik ulur pengesahan APBA. Eksekutif dan legislatif “meuseunoh lisek“. Saling “jegal menjegal”, tekan menekan.

APBA 2017 hampir sama dengan tahun lalu. Ancaman dipergubkan eksekutif. Nyatanya cuma “geureutak sambai“. Tahun ini, publik hampir yakin itu terjadi: APBA akan dipergubkan. Pasalnya, Plt. Gubernur seorang mantan militer yang juga pejabat penting Kemendagri. Publik hampir yakin ia akan tegas dan akan memberi pelajaran bagi Aceh. Namun, itu pun belum terwujud. 

Soal anggaran Aceh memang sudah “babak belur”. Tahun lalu, perubahan anggaran tidak terjadi, dan pengesahan anggaran tahun ini molor dari jadwal, maka lengkaplah.

Bagi Aceh, disahkan dengan Pergub atau terlambat pengesahan, sama buruknya. Ini tidak lepas buruknya kinerja eksekutif dan legislatif. Setiap akhir tahun eksekutif sibuk menyelesaikan anggaran karena terlambat dimulai. Saat itu, mereka juga harus mempersiapkan anggaran untuk tahun selanjutnya. Siklus ini terus berulang. Tanpa komitmen pimpinan eksekutif maka mata rantai ini tak akan pernah putus.

Plt. Gubernur Soedarmo tadinya kita harapkan akan memutuskan mata rantai ini. Caranya, tentu dengan mempelajari persoalan dan tegas terhadap anak buahnya. Namun, kesan yang muncul kemudian “ka jipasoe lam itoken bulut“. Ia lupa berdiskusi dengan orang lain yang lebih netral dan jernih melihat persoalan. Diduga ia hanya mendengar masukan anak buahnya. Ia tidak mempelajari apa dan bagaimana para pimpinan birokrat bentukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah?

Soedarmo terlalu melihat persoalan secara universal. Ini menyebabkan ia “gagal” mengemban misi selaku Plt. Gubernur. Gagal APBA adalah kegagalan sistem pemerintahan Aceh secara menyeluruh.

Ujung-ujungnya penyelesaian kasus ini adalah mediasi oleh Jakarta. Betapa primitifnya Aceh. Jiwa sebagai “anak jajahan” telah tertanam dalam jiwa birokrat dan DPRA. Sehingga selalu butuh “peunutoh tuan besar”.

Betapa memalukan kita rakyat punya pemimpin yang “inferior“. Pemimpin yang tahunya cuma bertengkar. Pemimpin yang tidak pernah ada sepakat urusan dalam dapur dan ranjang sendiri. Menyedihkan![]