Blunder DPRA Ibarat Peulaken Cilet bak Prut

SEPERTINYA DPRA kembali membuat blunder. Kesannya mereka selalu mengedepankan kekuasaan, sehingga akal sehat tidak bekerja dengan baik. Masih ingat beberapa waktu lalu? DPRA sampai melakukan dua kali paripurna untuk melengserkan Sulaiman Abda. Hasilnya boh itek kom.

Belakangan di Musda Golkar, nama Sulaiman Abda direhabilitasi. Partai tak jadi memecatnya. Tapi DPRA sudah seperti pepatah gob meuprang tanyoe dong keu panglima. Bagaimana kewibawaan lembaga ini setelah kejadian itu? Apa makna dua kali paripurna itu? Apa nilai positif dari ngotot-nya mayoritas dewan selain nama buruk dan kekonyolan? 

Pascahal itu, DPRA benar-benar terdegradasi di mata publik. Banyak hal yang menjadi tugas pokok mereka abaikan. Kenapa mereka tidak berani mengawasi kerja eksekutif Aceh? Mengapa mereka buta ketika Pemerintah Aceh sesuka hatinya gonta ganti pejabat? Mengapa dewan tidak sekadar mengajukan hak bertanya? Apakah takut beukah eumpang sira? Takut tidak diakomodir kepentingannya di SKPA?

Apakah bukan tugas DPRA menjaga jalannya pemerintah? Apakah selama ini buruknya kinerja Pemerintah Aceh tidak menjadi tanggung jawab mereka? Atau memang mereka cina saboh geudong dalam kasus ini. Artinya mereka bagian integral kegagalan pemerintah ini?

DPRA makin aneh saja. Setelah tindakan konyol PAW Sulaiman Abda, kini mereka kembali menciptakan blunder baru. Tiba-tiba saja mereka ingin menghambat hak demokrasi orang lain untuk mencalonkan diri di pilkada. Jelas ini kerja konyol. Usulan peusak hob. Kenapa begitu? Sebab qanun yang mereka buat itu harus mendapat pengesahan dua jenjang lagi, yaitu ditandatangani gubernur dan disahkan oleh Mendagri. 

Apa DPRA sudah tidak bisa berpikir waras dalam hal ini? Bila berpikir waras tentu mereka mempertimbangkan dua faktor ini. Buat apa bersusah payah membuat qanun baru kalau kemudian mentok di gubernur atau Mendagri. 

Logikanya, gubernur sekarang akan maju melalui jalur independen dalam pilkada ke depan. Hanya orang gila yang akan berpikir gubernur setuju dengan persyaratan baru memperketat calon independen.

Untuk saat ini, sepertinya tugas pokok DPRA yang amat urgen adalah menjaga sisa bakti pemerintah ini. Konon lagi gubernur saat ini adalah pemegang otoritas tunggal Pemerintah Aceh. Apa DPRA tidak bersalah bila Gubernur Aceh menggunakan anggaran dan semua sumber daya di pemerintahan untuk mendukungnya? Menggunakan anggaran pemerintah untuk cari muka kepada pemilih? 

Saat ini saja, jelas-jelas pemimpin di Aceh menggunakan fasilitas jabatan dan stafnya untuk “berkampanye”. Siapa yang akan memungkiri hal ini? Kalau bukan dewan yang mengawasi, siapa lagi? 

Kenapa DPRA tidak pernah berhasil mendatangkan gubernur ke sidang parlemen termasuk untuk urusan krusial seperti polemik anggaran. 

Hana buet mita buet, cok peulaken cilet bak pruet. Inilah pameo yang cocok untuk menggambarkan perilaku DPRA saat ini. Tugas pokok menumpuk, tapi malah nyeleneh buat kegiatan baru yang pasti gagal dan merugikan.

Malang benar nasib kita rakyat Aceh. Para pemimpin yang kita pilih, kita beri kekuasaan yang prioritas utamanya untuk mengurus kita, mengurus hal-hal yang diamanatkan oleh konstitusi, bukan untuk menciptakan kegaduhan demi kegaduhan. 

Mereka yang dipilih untuk rakyat malah merasa menjadi tuan rakyat. Perilaku politisi kita, baik di eksekutif dengan legislatif terkesan sesuka hati. Suka buat hal yang tidak penting menjadi penting. Sementara tugas pokok malah terlupakan.

Kasihan kita rakyat Aceh. Memilih pemimpin bukan untuk membuat kita bahagia. Mereka malah membuat hidup kita sulit. Ingat tuan, Anda itu babu rakyat Aceh. Rakyat pemilik kedaulatan. Rakyat itu tuan Anda, jadi jangan dibalik-balik ya![]