Aceh Perlu Fokus Mengembangkan Budidaya Ternak dan Bank Syariah

BANDA ACEH – Dr Husaini M. Hasan, Sp.OG, sang mantan Sekretaris Negara Aceh Merdeka menawarkan beberapa konsep membangun daerah setelah puluhan tahun dilanda perang. Konsep ini dinilai bisa diterapkan oleh pejabat-pejabat eks-kombatan yang sedang dan mungkin akan memerintah Aceh di masa depan.

Dr Husaini Hasan menawarkan konsep pembangunan Aceh tersebut dalam bukunya “dari Rimba Aceh ke Stockholm.”  Meskipun program-program yang ditulis pria kelahiran Sanggeu, Pidie pada 3 Juli 1944 ini, tidak serta merta diterapkan di Aceh kekinian, namun setidaknya Pemerintah Aceh mau menerima masukan terkait pembangunan daerah agar lebih terarah. Baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Itupun dengan catatan: jika pejabat Aceh ingin membangun daerah ini lebih baik di masa depan. [Baca: Cara Membangun Aceh Ala Doktor Husaini Hasan].

Selain menggalakkan kembali budidaya kelapa, enau dan tebu, serta peternakan ulat sutera, Dr Husaini Hasan juga menawarkan Pemerintah Aceh untuk mengaktifkan peternakan rakyat. Tujuannya agar kebutuhan pokok dapat diusahakan sendiri dan tidak tergantung dari luar Aceh, terutama daging ayam, telur ayam, bebek, kambing, kerbau, lembu serta susu.

“Pemerintah perlu menggalakkan dan memberikan subsidi jika diperlukan, serta melindungi peternak-peternak agar tidak dimonopoli oleh tengkulak-tengkulak yang hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa memerdulikan kepentingan dan kehidupan rakyat kecil,” tulis Dr Husaini.

Dia juga menawarkan konsep membudidayakan peternakan perikanan darat, ikan gurami, lele, gabus, dan tambak-tambak peternakan udang dan bandeng. “Pemerintah harus menjaga kestabilan harga dan pemasaran hasil produksi,” tulisnya lagi.

Mantan intelektual GAM ini juga meminta pemerintah daerah untuk mengaktifkan pertanian rakyat. Menurutnya kebutuhan makanan pokok seperti padi, singkong, jagung, jenis kacang-kacangan, cokelat, kopi, kelapa, pinang, palawija, dan sayuran perlu mendapat perhatian. “Gula dan tepung juga harus diproduksi sendiri oleh rakyat untuk mencukupi kebutuhan pokoknya,” ujarnya dalam buku tersebut.

Dia menyebutkan setelah kebutuhan makanan pokok terpenuhi, Pemerintah Aceh kemudian disarankan untuk memerhatikan perkebunan skala ekspor. Perkebunan yang dimaksud adalah cokelat, kopi, lada, dan rempah-rempah yang lain termasuk kunyit, kayu manis, pala, cengkeh, dan asam Jawa.

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah membantu petani Aceh memproduksi buah-buahan berkualitas ekspor, seperti pisang, alpukat, mangga, jeruk Bali, bawang, cabai, terong, dan kedelai.

Saran lainnya yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh untuk memperbaiki perekonomian daerah adalah memajukan bank tani dan nelayan syariah. Menurutnya bank ini nantinya akan membantu pendanaan untuk pertanian dan peternakan rakyat, serta mengontrol kerjasama petani, nelayan dengan Departemen Pertanian dan Peternakan. “Jika diperlukan, sekiranya mendirikan organisasi-organisasi yang cooperative,” tulisnya.

Selanjutnya, Dr Husaini Hasan juga menawarkan Pemerintah Aceh untuk mengaktifkan pelaksanaan serta penggunaan zakat harta dan Baitul Mal. Menurutnya hal ini harus diselaraskan dengan pelaksanaan pajak negara, agar tidak terjadi penggandaan pajak. “Untuk itu perlu adanya saling pemahaman antara Dirjen Pajak dengan pelaksanaan Syariah Islam,” katanya lagi.

Dia juga menganjurkan Pemerintah Aceh untuk menghidupkan Bank Islam, serta mengefisiensi sektor perikanan darat dan laut. “Sektor ini bertujuan menghidupkan kembali peternakan dan perikanan darat seperti Gurami, Lele, Gabus, tambak udang dan bandeng.”

Dia juga meminta Pemerintah Aceh mau menggalakkan peternakan tiram, udang, kepiting, penangkapan ikan secara modern di laut Aceh, khususnya bagian selatan dan teknologi pengalengan ikan. Di sisi lain, pemerintah harus memerhatikan pemeliharaan dan perlindungan bibit ikan seperti tongkol, tenggiri, kerapu dan jenis ikan laut lainnya, “agar tidak disapu bersih oleh pukat-pukat harimau atau katrol yang dapat merusak ekologi laut.”[]