LHOKSEUMAWE Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Mukhlis, S.H., menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terkait persoalan rencana umum pengadaan (RUP)…
LHOKSEUMAWE Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Mukhlis, S.H., menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terkait persoalan rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa pemerintah tahun 2016 di lingkungan pemerintah kota ini.
Saya kira ini masukan yang positif, kami mengucapkan terima kasih kepada MaTA. Saya segera meminta Kasie Intel (di Kejari) sebagai ketua TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat, kata Mukhlis yang saat dihubungi portalsatu.com lewat telpon seluler mengaku sedang berada di luar daerah, Selasa, 22 Maret 2016.
Mukhlis menyebut TP4D akan mengumpulkan semua satuan kerja perangkat kota (SKPK) di lingkungan Pemko Lhokseumawe untuk diberi pengarahan tentang pentingnya transparansi dan akuntabel dalam tata kelola PBJ pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Jadi, TP4D segera mendorong semua SKPK untuk transparan. Bagi SKPK yang belum mengumumkan RUP tahun 2016 mesti segera dipublikasikan sebagaimana mestinya (di LPSE), ujar Mukhlis yang selama ini dikenal dekat dengan kalangan LSM dan para wartawan.
Mukhlis mengimbau semua elemen masyarakat Kota Lhokseumawe berpartisipasi memberikan informasi kepada Kejari jika menemukan indikasi tidak sehat terkait tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Menurut dia, program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan daerah dan masyarakat luas. Karena itu, kata Mukhlis, masyarakat harus ikut mengawal pelaksanaan pembangunan dan mencegah terjadinya KKN.
Diberitakan sebelumnya, MaTA menilai sebagian besar satuan kerja di lingkungan Pemko Lhokseumawe terkesan menyembunyikan daftar paket pengadan barang/jasa (PBJ) alias proyek tahun 2016 kepada publik.
Tata kelola pemerintahan yang seperti ini jelas tidak sehat. Persoalan ini akan menjadi perhatian dari MaTA untuk mengambil langkah-langkah advokasi ke depan. Perlu diketahui bahwa potensi penyimpangan di pemerintahan itu diawali dengan tidak transparannya kebijakan, program atau kegiatan pemerintah, ujar Koordinator MaTA Alfian. (Baca: Menyembunyikan Proyek 2016 Berpotensi Terjadi Penyimpangan)[] (idg)
