DRAMA yang bernama PAW (Pergantian Antar Waktu) Sulaiman Abda di DPR Aceh akhirnya selesai dan telah mengambil keputusan menjelang larut malam 30 September 2015. Sebuah drama yang banyak ditonton, ditunggu dan dibicarakan oleh khalayak ramai di ibukota Propinsi Aceh, baik oleh praktisi pulitek, penggemar pulitek maupun kaum awam.
Rapat paripurna DPRA, setelah dua kali ditunda karena tidak mencukupi kuorum itu akhirnya memutuskan untuk memberhentikan mantan Ketua DPD Golkar Aceh, Drs Sulaiman Abda, sebagai wakil pimpinan DPRA. Dewan kemudian menggantikannya dengan kompatriot Sulaiman Abda di Partai Kuning, Muhammad Saleh.
Proses PAW ini menjadi sesuatu yang luar biasa mengingat sampai hari ini, masyarakat masih belum mengetahui siapa sebenarnya yang berkuasa di Partai Golkar: kubu Bali atau kubu Ancol?
Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak bisa menjawab pertanyaan siapa yang berhak mengusulkan calon di pilkada serentak nasional tahun 2015 ini: Golkar ARB kah? Atau Golkar Agung Laksono kah?
Sebuah kesepakatan akhirnya dicapai untuk mencegah adanya kegagalan mencalonkan kepala daerah dari Partai Beringin ini. Sebuah tim yang terdiri 10 orang perwakilan dari kedua kubu bekerja mengajukan nama yang disepakati kepada KPU. Pengajuan nama calon kepala daerah harus disertai surat dukungan dari kedua faksi. Solusi ini diambil untuk mengisi kekosongan akibat adanya upaya hukum yang diusahakan pihak internal Golkar untuk mencari siapa jawara sejati yang berhak duduk di Slipi.
Preseden yang menyejukkan tersebut ternyata tidak terlalu laku di daerah. Konflik berlangsung di semua DPD Tingkat I dan II Golkar di seluruh Indonesia. Dualisme pun otomatis terjadi dan semua terpacu untuk menjadi nomor satu. Nikmatnya kekuasaan memang selalu membuat orang-orang pandai mau dan tidak malu-malu untuk berkontestasi. Kubu ARB di Aceh yang dimotori Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid melakukan move penting dengan mengajukan permintaan PAW Sulaiman Abda, yang dikenal sebagai pendukung kubu Agung Laksono. Sebuah move yang sangat hebat mengingat proses ini berjalan sangat cepat, tidak lebih dari dua pekan sesudah paripurna mendapatkan keputusan. Kesan buru-buru dan dipaksakan pun muncul. Ada apa ini?
Proses pemberhentian Sulaiman Abda dari pimpinan DPRA dibumbui pernyataan dari Golkar kubu Bali yang akan mendukung pencalonan Mualem sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Rumornya gayung pun bersambut, Mualem meminta anggota DPRA dari Partai Aceh untuk menyegerakan penggantian ini.
Memang politik tidak jauh-jauh dari transaksi semacam ini, dan sudah menjadi rahasia umum dimana-mana. Kalau memang demikian yang terjadi, mungkin perhitungan matematis sudah dilakukan dengan cermat oleh kubu Mualem. Tapi apakah pakar matematika kubu Mualem dan Muntasir sudah memasukkan variable penentu bahwa ada fakta belum tentu ARB yang akan menjadi pemenang di dalam perebutan keabsahan kepengurusan Partai Golkar? Bukankah proses hukum masih bergulir? Bukankah Agung Laksono juga punya kans? Bahkan, bukankah ada ancaman muncul Partai Golkar kubu ketiga yang kabarnya akan merangkul semua pihak dan mengadakan sebuah munaslub?
Tapi bisa saja para pakar matematika mengabaikan variable-variable ini, karena bisa saja menurut mereka siapa pun yang menjadi raja secara nasional di Partai Golkar, ketokohan Mualem dan kesolidan Partai Aceh pasti akan mengantarkan Mualem ke kursi Aceh-1 tahun 2017.
