Ini Tiga Poin Rekomendasi Fraksi PA DPR se-Aceh Terkait Bendera Bintang Bulan

BANDA ACEH – Rapat koordinasi anggota Fraksi Partai Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) se-Aceh melahirkan tiga rekomendasi penting mengenai aturan kekhususan daerah. Rapat koordinasi ini digelar di ruang utama paripurna DPR Aceh, di Banda Aceh, Selasa, 1 Maret 2016.

Adapun poin pertama rekomendasi tersebut adalah mendesak Pemerintah Aceh dan Indonesia untuk mengimplementasikan MoU Helsinki dan UUPA secara konsisten dan menyeluruh. Selanjutnya mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, selambat-lambatnya 30 April 2016.

Pernyataan sikap bersama DPR Aceh dan DPR seluruh kabupaten/kota ini turut diwarnai ancaman menolak berlangsungnya pilkada di Aceh, jika dalam jangka waktu yang ditentukan belum mengibarkan bendera dan menggunakan lambang Aceh secara resmi.

Informasi yang diterima portalsatu.com, pernyataan sikap ini akan disampaikan kepada Presiden RI di Jakarta, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Direktur CMI di Finlandia, Menkopolhukam, Mendagri, Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, dan seluruh bupati/walikota di Aceh.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRA dan DPRK dari Fraksi Partai Aceh (PA) seluruh Aceh mendesak Pemerintah Aceh melaksanakan amanah Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Dewan minta bendera Bintang Bulan sebagai Bendera Aceh untuk berkibar secara resmi. Desakan ini dibahas dalam rapat konsolidasi Fraksi PA se-Aceh di ruang rapat paripurna DPR Aceh, Selasa, 1 Maret 2016.

“Intinya kita mendesak Pemerintah Aceh untuk melaksanakan amanah Qanun Nomor 3 tahun 2013 secara resmi. Nyo ka di-ek, bek ditron le,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage kepada wartawan. 

Hal senada disampaikan Ketua Badan Legislasi, Iskandar Usman Al Farlaky, yang menanggapi sejumlah pendapat anggota Fraksi PA dari DPR Kabupaten/Kota se-Aceh terkait bendera Bintang Bulan. Dia mengatakan secara yuridis, persoalan bendera Aceh ini sebenarnya sudah selesai.

Di hadapan peserta rapat, Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan DPR Aceh sebenarnya sudah memanggil eksekutif yang terlibat dalam tim saat pembahasan masalah qanun dengan pihak Jakarta. 

“Mereka juga melaporkan ke kami tidak ada masalah secara hukum. Namun, hari ini kita tidak perlu memperdebatkan kenapa ini belum bisa naik. Kita harus carikan solusi yang tepat untuk menjawab teka-teki yang muncul di masyarakat,” ujarnya.

Politisi Partai Aceh ini turut mengajak seluruh komponen untuk menyatukan persepsi terkait bendera dan lambang Aceh. Dia juga menganjurkan adanya rekomendasi bersama yang dikeluarkan dalam forum tersebut untuk mendesak implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh ini.

“Nanti akan kita panggil secara bersama-sama gubernur dan bupati/wali kota se-Aceh karena eksekutif sebagai eksekutor qanun. Jika memang kita sudah sepakat dan siap dengan segala konsekwensi meski harus mendekam di balik jeruji besi. Maka, sebelum ayam berkokok pada tahun 2016 bendera bulan bintang harus berkibar di seluruh Aceh,” kata Iskandar, yang mendapat apluss dari seluruh anggota DPR Kabupaten yang hadir.[](bna)