Politik Boh Manok Mirah

Oleh : Muhammad Meuraksa*

Gelombang riuh politik di Aceh akhir-akhir ini mulai kembali menyeruak ke ruang publik, selain isu-isu pilkada 2022 juga terdengar sayup-sayup dedaunan berisik yang acap kali menjadi tontonan menarik. Kehebohan tentang anggaran, hegemoni politik, kisruh “wéuk tumpok”, umpang bréuh hingga lumóe pijuet sukses membuat heboh di jagat maya.

Beragam problematika ini seakan-akan menjadi topik hangat, dan buah bibir yang empuk untuk dibicarakan oleh beragam khalayak. Baik kalangan mahasiswa, intelektual, akademisi, aktivis, oposisi hingga kaum sufi di warung kopi.

Bukan tanpa alasan, bobroknya roda pemerintahan menjadi acuan kekritisan kaum pemikir (masyarakat) dalam menyikapi berbagai permasalahan di tubuh kepemimpinan. Kebijakan yang ambiguitas, laju ekonomi yang jalan di tempat hingga konflik internal di dalam pemerintahan, menandakan adanya suatu masalah besar di dalam birokrasi pemerintahan hari ini. Bagaimana mungkin mereka berpikir tentang kemakmuran rakyat, sedangkan mereka saja saling bertikai satu sama lainnya. Ironisnya bahkan ada kasus pertikaian yang mengalir sampai ke ranah pidana.

Melihat dari sudut yang demikian, kepemimpinan sekarang kesannya bukanlah sepenuhnya untuk mengabdikan diri kepada rakyat, namun lebih ada semacam boh manok mirah yang menjadi tujuan akhir. Memanfaatkan kesempatan selagi masih berkuasa dan kita hanyalah menjadi penonton dari sandiwara yang sedang dimainkan. Meniti kekayaan dengan cara-cara kotor, dan memeras uang rakyat untuk kepentingan para lingkaran propagandisnya.

Dalam lintasan sejarah, banyak gaya kepemimpinan di Aceh yang sejatinya memiliki track record gemilang dan pantas untuk dijadikan keteladanan. Di mana karya-karya dan peninggalan mereka masih dikenang dan berguna sampai hari ini. Memiliki daya fikir visioner ke depan dan jangka panjang, bukan semata-mata hanya untuk satu dua periode saja. Di antara sekian banyak, kita bisa melihat itu dari tokoh kontemporer Aceh yang populer, sebut saja sosok Nurdin AR (mantan Bupati Pidie).

Belajar dari Nurdin AR, beliau adalah mantan Bupati Pidie dua periode mulai dari tahun 1980 sampai 1990. Sosok nyentrik nan bersahaja yang sulit dilampaui oleh pemimpin lain di Aceh. Selama 10 tahun ia menjadi idola semua lapisan karena kedekatannya dengan rakyat dan ia tahu persis apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Dikutip dari catatan facebook Murthalamuddin, Ada dua hal yang layak dikuti pemimpin Aceh kini pada sosok Nurdin AR, di tingkat pemerintah manapun. 

Pertama, bagaimana Nurdin AR meyakinkan Jakarta untuk mengucurkan anggaran, padahal Pidie sedang dalam durjana ketika awal pemerintahannya. Entah bagaimana komunikasi seorang Nurdin, sehingga pembangunan infrastruktur pertanian dan pembangunan jalan berlangsung sangat masif dan baik, bahkan masih membekas sampai kini. Dia juga berhasil melobi penyelenggara MTQ tingkat Nasional di Pidie. Sebagai seorang seniman, ia juga sukses menggelar pertemuan penyair se-Asia Tenggara di Universitas Jabal Ghafur yang didirikannya dengan susah payah itu. 

Kedua, Nurdin mampu menggerakkan rakyatnya. Bahkan buat hal visioner yang merupakan lompatan jauh, membangun Unigha di sebuah bukit sepi nan tandus. Ketika banyak anak-anak nelayan dan anak petani, serta anak masyarakat kurang mampu tidak bisa kuliah, Nurdin AR berhasil memobilisasi massa untuk membantu pembangunan Unigha di Gle Gapui. Universitas swasta terbesar saat itu. Sebagian besar biayanya hasil gerakan swadaya rakyat Pidie, bahkan pernah punya fakultas Komputer terbaik se-Indonesia. Walau kini di tangan penerusnya hampir phak luyak.

Karena usahanya mendirikan Universitas Jabal Ghafur ini pula, Nurdin AR pernah dicap oleh pejabat di Jakarta sebagai “pengemis nomor wahid”. Ya, ia sendiri yang mengurus segala administrasi dan perlengkapan pendirian kampus. Bahkan meminta sumbangan buku ke berbagai instansi dan lembaga di Jakarta. Usahanya itu tidak sia-sia, Universitas Jabal Ghafur sampai kini telah melahirkan puluhan ribu alumni.

Begitulah sosok Nurdin AR, jauh melampaui jamannya. Ketika masa itu, pejabat laksana raja. Filosofi dia tentang jabatan publik/politik adalah jongos rakyat. Makanya dia nyaris tanpa sekat dengan siapapun, egaliter dan melayani. 

Pakar ilmu kepemimpinan berkebangsaan Amerika, Jhon C Maxwell dalam bukunya ‘Leadership’ menulis, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menumbuhkan kesetiaan pengikutnya. Pejabat terpilih kiranya perlu menelaah pesan intelektual yang disampaikan Maxwell. Terkadang keberhasilan dengan mudah dapat diraih, sedangkan merawatnya amatlah susah.

Setelah dipercaya rakyat sebagai pemimpin, perlu kiranya menyusun langkah kongkrit sebagai pijakannya. Prinsip seorang pemimpin adalah dicintai rakyatnya, senang susah selalu bersama. Sering melihat kondisi rakyatnya walau tinggal di pedalaman sekali pun. Seorang pejabat telah menjadi milik publik, tidak lagi menjadi milik keluarga, golongan, dan kelompok tertentu.

Hakikat pemimpin adalah siap mengemban tugas dan tanggungjawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk pengayom rakyat. Artinya bukan hanya memimpin tetapi juga ikut ambil bagian dalam menyejahterakan rakyat, bukan hanya sekedar “pandai cakap tapi tak serupa buat” (caroeng bak peugah tapi hana lagee buet). [**]

*Mahasiswa pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, admin komunitas instagram @habagampong.id dan pemerhati sosial.