Terancam Pecah, Pemimpin Diminta Satukan Aceh dengan Islam

BANDA ACEH – Semakin menguatnya tuntutan pemekaran Provinsi ALA dan ABAS dari induknya, Provinsi Aceh menandakan bahwa pemimpin Aceh telah gagal menjadikan Islam sebagai landasan kuat dalam diskursus nasionalisme keAcehan. Nasionalisme keAcehan dahulu identik dengan Islam, karena Islam-lah yang menyatukan Aceh.

Demikian disampaikan Sekretaris Pengurus Besar (PB) Persatuan Dayah Inshafuddin, Teuku Zulkhairi, MA, di Banda Aceh, 7 Februari 2016. Menurutnya, di masa dahulu Aceh dipersatukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah dari kerajaan-kerajaan kecil dengan semangat Islam.

“Para Sultan Aceh menjadikan Islam sebagai ruh dalam memimpin sehingga kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam kerajaan Aceh senantiasa tenteram dan damai. Maka pemimpin Aceh sekarang seharusnya belajar dari sejarah masa lalu, yaitu jadikan Islam sebagai ruh dan inspirasi dalam membangun Aceh. Jadikan Islam sebagai pakaian para pemimpin, pikiran dan kebijakan,” kata Zulkhairi dalam siaran persnya.

Zulkhairi mengatakan, jika Islam bisa dijadikan semangat dan ruh dalam memimpin dan membangun Aceh, maka tentu kita yakin bahwa tuntutan pemekaran tidak akan sekencang seperti saat ini. Memang, katanya, sukuisme, batas geografis dan teritorial diakui dalam Islam.

“Islam juga menegaskan bahwa persatuan atas dasar Islam adalah di atas segalanya. Persatuan Islam melampaui batas geografis dan territorial,” kata Zulkhairi yang juga Mahasiswa Program Doktoral Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Menurutnya, Islam sebagai ruh dan spirit dalam membangun Aceh tentu bukan hanya sekedar formalisasi syari’at Islam, lalu setelah itu sudah selesai, tidak hanya itu. Namun juga Islam yang menjadi landasan pembangunan di segala aspek, Islam yang menjelma dalam pikiran dan perilaku pemimpin.

“Keberlanjutan persatuan Aceh barangkali hanya akan terwujud sekiranya pemimpin Aceh mampu menjadikan Islam sebagai spirit dalam membangun Aceh. Dengan Islam sebagai ruh dan juga spirit, tentu problem yang melilit Pantai Barat Selatan akan bisa diatasi,” katanya.

Zulkhairi mengcontohkan, ketika masyarakat di pantai Barat Selatan merasakan ketidak adilan dalam pembangunan, maka pemimpin Aceh harus adil karena memang Islam begitu tegas meminta pemimpin untuk adil. Ketegasan Islam tersebut, katanya, menjadi ancaman besar bagi pemimpin yang tidak berlaku adil.

“Para pemimpin Aceh harus menjadi suri teladan dalam segala bidang kehidupan, agar masyarakat patuh dan taat. Pemimpin harus memberi teladan dalam tutur kata, perilaku, keadilan, keshalehan, silaturrahmi, kecerdasan, kemauan untuk mendengar (aspiratif), peduli, jujur, merakyat, amanah, dan sebagainya. Pemimpin Aceh harus memiliki karakter seperti ini agar jajaran birokrasinya dibawahnya juga akan ikut sehingga membangun Aceh akan lebih mudah,” katanya.

Zulkhairi menghimbau, bagi masyarakat Pantai Barat Selatan, untuk bersabar sembari menyiapkan lahirnya pemimpin Aceh yang islamis dan akan membangun dengan adil.

“Sesungguhnya ketidak adilan yang mendera Pantai Barat Selatan adalah karena kita belum memiliki pemimpin seperti Sultan Iskandar Muda yang adil. Apalagi, problem ketidak adilan sejatinya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Aceh di Pantai Barat Selatan, namun juga masyarakat Aceh lainnya di bagian Tengah, Pantai Utara, dan Timur. Kita semua memiliki problem yang sama,” kata Zulkhairi.[]