Penerima KIS-PBI di Aceh Dua Juta Jiwa Lebih

BANDA ACEH – Di awal Januari 2016 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Aceh sudah membentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI APBN / Eks-Jamkesmas).

Posko tersebut, baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang, maupun Kantor Layanan Operasional Kabupaten Kota (KLOK), berfungsi memantau distribusi KIS-PBI APBN yang sudah 100 persen diserahkan BPJS Kesehatan ke pihak ketiga. JNE yang merupakan mitra BPJS Kesehatan memastikan apakah KIS-PBI APBN tersebut sudah sampai atau belum ke peserta eks-Jamkesmas sesuai dengan data masterfile.

“Posko ini dibentuk juga sebagai langkah antisipasi BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta KIS-PBI APBN, mengingat tahun 2015 peserta KIS-PBI APBN berjumlah 86,4 juta jiwa. Sedangkan di 2016 dari 86,4 juta jiwa, yang terdata di 2015 terdapat 1,7 juta jiwa yang tidak lagi berhak mendapatkan bantuan iuran di 2016,” kata Rita Masyita Ridwan, S.Si., Apt., M.Kes., Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Aceh saat memberikan keterangan dalam kegiatan yang digelar di Kantor BPJS Kesehatan Wilayah Aceh hari ini, Rabu, 3 Februari 2016.

Rita mengatakan, hal tersebut berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 dan posko itu juga menampung pengaduan tentang distribusi KIS-PBI APBN yang berpotensi bermasalah seperti peserta pindah domisili, meninggal dunia, serta tidak miskin lagi, dan permasalahan distribusi lainnya.

“Untuk jumlah peserta KIS-PBI di Kantor Wilayah Aceh dengan cakupan wilayah kerja se-Provinsi Aceh adalah 2.163.604 jiwa peserta. Perlu diketahui bahwa penerima KIS-PBI ini tidak dipungut biaya distribusi alias gratis,” ujarnya.[] (ihn/*sar)