Penanganan Kemiskinan di Aceh Sering Salah Sasaran Dikarenakan Ini

BANDA ACEH – Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan mengemukakan, isu kemiskinan dan ketimpangan, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi prioritas pertama dalam rencana pembangunan Aceh 2018. 

Meskipun Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana sebesar Rp 921 miliar dalam rancangan anggaran 2018, tetapi itu tidak memberikan dampak langsung dalam menangani penurunan kemiskinan. Hal ini dikarenakan banyaknya data yang tidak valid sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

“Karena selama ini beberapa skema penurunan kemiskinan ini cenderung tidak tepat sasaran. Pada saat ingin melakukan penurunan kemiskinan, sasarannya adalah orang-orang tidak miskin. Maka ini tidak akan menurunkan kemiskinan itu sendiri,” ungkapnya dalam konferensi pers 100 hari masa kerja, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 13 Oktober 2017.

Penyaranan penggunaan data yang sudah dikeluarkan oleh BPS diungkapkannya agar penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasar. Dia mengungkapkan, pada penanganan kemiskinan di periode sebelumnya banyak menggunakan data yang tidak valid.

“Periode sebelumnya juga demikian, namun tidak efektif, karena pertama tidak menggunakan data satu KK atau data terpadu yang sudah disurvei oleh BPS. Ini perlu kita gunakan secara menyeluruh oleh semua SKPA terkait dalam penurunan kemiskinan menggunakan satu data, yaitu data basis atau data terpadu,” jelasnya. 

Oleh karenanya, mulai Senin besok dikatakannya tim TNP2K akan memberikan eksistensi kepada Pemerintah Aceh (beberapa SKPA terkait) mencoba kembali usulan-usulan yang kita ajukan itu, seperti penggunaan data valid (data dasar) yang sudah ada di BPS (Badan Pusat Statistik).

“Oleh karenanya ini langkah konkrit yang kita ambil, penggunaan data ini harga mati,” jelasnya lagi.[]