MaTA: Kaji Ulang Rencana Pembelian Pesawat

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, beberapa usulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA harus menjadi perhatian serius. Hal ini terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBA Perubahan 2017 yang sedang dibahas di DPRA.

Anggota Badan Pekerja MaTA Amel melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Kamis, 21 September 2017, mengatakan, beberapa alokasi anggaran perlu dikaji ulang. Di antaranya, anggaran untuk panjar pengadaan pesawat udara, kegiatan Tsunami Cup, Tsunami Game dan Sail Sabang.

Amel menyebutkan, terkait alokasi anggaran untuk pembayaran panjar pembelian pesawat udara senilai Rp10 miliar sudah seharusnya TAPA mengkaji ulang rencana tersebut. Ini bukan hanya soal pengadaan, kata Amel, tapi harus mempertimbangkan mengenai biaya rutin yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh untuk pemeliharaan dan biaya operasional pesawat kelak.

“Seharusnya kita bisa belajar dari kejadian masa lalu ketika pengadaan helikopter pada masa Gubernur Abdullah Puteh yang tidak transparan, lalu berujung kepada praktik korupsi. Bahkan helikopter tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh,” ujar Amel.

Amel melanjutkan, rencana pembelian pesawat itu pantas dipertanyakan. Pasalnya, menurut hasil penelusuran MaTA, selama ini Pemerintah Aceh memiliki tiga pesawat hibah dari Jerman di Bandara Blang Bintang yang penggunaannya dikhususkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan kelautan.

“Kalau memang Aceh butuh pesawat untuk kegiatan pemantauan tiga sektor tersebut, kenapa tidak pesawat itu saja, yang tinggal mengurus izin terbang untuk digunakan, sehingga tidak harus membeli yang baru,” kata Amel.

Begitu pula rencana pelaksanaan pertandingan bola kaki Tsunami Cup dengan alokasi anggaran mencapai Rp11 miliar. Menurut MaTA, harus dilihat kembali urgensi pelaksanaannya. Dengan alokasi anggaran begitu besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program-program yang mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai catatan, Aceh saat ini menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

“Tidak hanya dua kegiatan itu, ada beberapa kegiatan lain yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari legislatif khususnya untuk dapat dikaji lebih mendalam sebelum anggaran perubahan disahkan,” kata Amel.

Berdasarkan catatan tersebut, MaTA merekomendasikan: pertama, mendesak Pemerintah Aceh mengkaji kembali usulan pembelian pesawat dan membatalkan usulan anggaran kegiatan Tsunami Cup. “Menurut hemat kami, alokasi anggaran tersebut cukup besar dan seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan program-program yang prorakyat, khususnya yang dapat berkontribusi bagi upaya percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Amel.

Kedua, mendesak DPRA selaku wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan untuk benar-benar menyeleksi usulan yang diajukan oleh TAPA sehingga anggaran perubahan yang akan disahkan nantinya benar-benar prorakyat.

“Selebihnya, harapan kami DPRA jangan sampai terjebak dalam politisasi anggaran hanya karena sudah mendapatkan Rp25 miliar untuk tunjangan fasilitas. Anggota DPRA kita harapkan punya keberanian untuk menolak usulan anggaran yang memang tidak pro terhadap rakyat sesuai dengan harapan publik Aceh,” kata Amel.[]