Irwandi: Aceh Bersedia Membantu Wujudkan Perdamaian di Rakhine

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Pemerintah Myanmar untuk segera menemukan solusi guna menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung terhadap minoritas Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar. Irwandi mengatakan, Aceh sebagai provinsi yang pernah mengalami konflik bersenjata selama 30 tahun dan berada di bawah status Daerah Operasi Militer selama kurang lebih 15 Tahun, sungguh sangat menyesalkan tindakan Pemerintah Myanmar yang memberlakukan operasi militer di wilayah Rakhine, Myanmar.

“Pengalaman konflik bersenjata di Aceh justru hanya membawa kemudaratan dan kemunduran yang besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Dan memberikan luka mendalam bagi para korban yang kebanyakan merupakan masyarakat sipil,” ujar Irwandi, Kamis, 7 September 2017.

Untuk itu, lanjut Irwandi, Aceh meminta kepada Pemerintah Myanmar untuk menahan diri secara maksimal dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan, dan segera menghentikan operasi militer di wilayah Rakhine. Irwandi juga meminta Myanmar untuk memulai proses stabilisasi politik dan peace-building antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya.

Irwandi menjelaskan, operasi militer hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan memunculkan radikalisme. Bahkan dapat mengarah kepada perang sipil yang lebih luas.

“Segala upaya untuk mencegah konflik harus dilakukan untuk menjaga kestabilan politik di regional ASEAN, mengingat beberapa negara ASEAN dan komunitas masyarakat muslim sudah bereaksi keras terkait kekerasan bersenjata di wilayah Rakhine,” ujar Irwandi.

Menurut Irwandi, Pemerintah Myanmar perlu menggandeng PBB, ASEAN, dan Organisasi Internasional lainnya dalam memulai proses peace-building dan membuka diri sebagai wujud komitmen Pemerintah Myanmar dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Irwandi juga mengatakan, sebagai sahabat sekawasan ASEAN, Indonesia perlu secara intens membantu Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Perdamaian di wilayah Rakhine, mendorong terbukanya akses bantuan kemanusiaan untuk para korban, dan membangun payung hukum untuk melindungi setiap orang tanpa membedakan ras, suku, dan agama terutama perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Aceh bersedia untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan membantu mewujudkan perdamaian di wilayah Rakhine,” katanya. []