Pemeriksaan Kasus Dugaan Pemotongan Gaji 13 Guru di Aceh Utara Berlanjut

LHOKSUKON – Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara, Rusmin, dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Rabu, 30 Agustus 2017. Ia dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemotongan gaji 13 guru di Kecamatan Matangkuli dan Nisam Antara.

“Sebelumnya kita juga sudah panggil Kepala UPTD Matangkuli dan Kepala SMP Negeri 1 Matangkuli. Ini masih pemeriksaan awal, jadi belum diketahui apakah ada indikasi atau tidak, karena masih dalam pengumpulan keterangan dan data. Untuk materinya belum bisa kita sampaikan, karena masih pemeriksaan dan dalam penelusuran,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Edi Winarto, melalui Kasi Pidsus, M Rizza, saat dihubungi Kamis, 31 Agustus 2017.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Aceh Utara memanggil Kepala SMP Negeri 1 Matangkuli dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Matangkuli. Keduanya dipanggil pada 15 dan 16 Agustus terkait dugaan adanya pemotongan gaji 13 guru.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Aceh Utara mengaku gaji 13 yang mereka terima pada Senin, 7 Agustus 2017 lalu, ‘disunat’ oleh UPTD dan Kantor Bupati. Pemotongan itu bervariasi, mulai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah.

Salah seorang guru SD di Nisam Antara, misalnya. Kepada portalsatu.com, dia menyebutkan gaji 13 yang masuk ke dalam rekening tidak utuh sesuai daftar gaji. Seharusnya Rp3,6 juta, ternyata yang masuk dalam rekening  Rp2,8 juta.

“Saya datangi pihak UPTD di kecamatan, kemudian gaji yang kurang itu dibayar hanya Rp600 ribu, sedangkan sisanya Rp200 ribu tetap dipotong oleh bendahara UPTD dengan dalih untuk infak, biaya perayaan 17 Agustus, dan uang minum bendahara,” ujar guru pria, yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut, Rabu, 9 Agustus 2017.

Dia mengatakan, semua gaji 13 guru yang mengajar di Sekolah Dasar, di kawasan pedalaman itu, dipotong dengan jumlah bervariasi. 

“Saya juga tanya kepada bendahara UPTD, uang untuk  perayaan 17 Agustus sudah dipotong dari gaji rutin sebelumnya, kenapadipotong lagi? Tetapi tidak ada jawaban. Setahu saya gaji 13 tidak boleh dipotong dengan dalih apa pun,” katanya lagi.

Hal sama diakui seorang guru di SMPN 1 Matangkuli. Namun, pemotongan gaji 13 milik guru di sekolah menengah tersebut tergolong kecil, yaitu mulai Rp38 ribu untuk guru golongan 3a dan  Rp108 ribu bagi golongan 4.

“Gaji 13 yang kami terima dari bendahara sekolah tidak sesuai dengan nilai pada daftar gaji. Informasi yang kami dapat dari kepala sekolah, katanya gaji sudah dipotong untuk infak langsung dari kantor bupati. Kabar itu diketahui kepala sekolah dari pihak  UPTD PK di Matang Kuli,” kata guru wanita, yang juga tidak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, Rusmin Nuryadin Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, saat dikonfirmasi via selular oleh portalsatu.com membantah pihaknya telah memotong gaji 13 bagi para guru SMP di Matang Kuli dan  SD di Nisam Antara.

“Tidak ada perintah ‘sunat’ gaji 13 dari dinas. Kalau dipotong untuk PPN dan PPH itu ada, serta untuk infak atau zakat, dan aturan itu juga berlaku untuk gaji 13,” kata Rusmin.

Diterangkan juga, untuk guru golongan 4 dikenakan PPN PPH sebesar 15 persen. Untuk golongan 3 hanya dipotong 5 persen dan untuk infak 1 persen, sedangkan untuk zakat dikenakan 2,5 persen.

“Pemotongan di luar aturan itu tidak dibenarkan, apalagi untuk uang minum bendahara, sedangkan terkait pemotongan untuk 17 Agustus sah-sah saja, bila ada kesepakatan bersama dengan para pihak,” katanya.[]