Aceh Sepakati Pilkada Serentak 2022

BANDA ACEH – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh, KIP dan Panwaslih Aceh serta Komisi I DPRK se-Aceh sepakat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh dilaksanakan serentak pada tahun 2022.

“Hari ini kita sepakati Pilkada serentak di Aceh tetap dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian kita minta Pemerintah Aceh melalui Pak Asisten I untuk melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota seluruh Aceh sesegera mungkin, terkait pelaksanaan Pilkada 2022,” kata Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, usai rapat itu di gedung dewan setempat, Senin, 29 Juni 2020.

Dahlan melanjutkan, “Kami juga minta kepada rekan-rekan dari Komisi A (Komisi I) DPRK se-Aceh sepulang dari sini untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pimpinan DPRK agar melanjutkan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara Pilkada, yakni KIP dan Panwaslih di kabupaten/kota”.

Menurut Dahlan, DPRA dan DPRK se-Aceh akan menyampaikan surat pemberitahuan terkait berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar menjadi pedoman awal dalam penyusunan tahapan pelaksanaan Pilkada 2022. 

“Karena KIP Aceh sudah mengajukan usulan anggaran pelaksanaan Pilkada kepada Pemerintah Aceh. Begitu juga KIP kabupaten/kota sudah mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2022 ke pemerintah setempat. Kita meminta Pemerintah Aceh untuk memasukkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dalam usulan RKPA (Rencana Kerja Pemerintah Aceh) tahun 2021,” tutur Dahlan.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus, mengatakan kesimpulan bahwa penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022 telah disepakati dalam rapat DPRA bersama Pemerintah Aceh, KIP dan Panwaslih Aceh pada 11 Maret 2020 lalu. 

“Bahwa pada rapat 11 Maret dengan KIP Aceh, Panwaslih Aceh, dan juga Pemerintah Aceh, kesimpulan pertemuan itu sepakat melaksanakan Pilkada Aceh pada 2022, dan koordinasi ke KPU,” kata Muhammad Yunus dalam rapat koordinasi itu. 

Sebenarnya, kata Yunus, soal pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 tidak lagi menjadi perdebatan panjang, karena memang semua itu sudah jelas diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). “Masalah Pilkada Aceh 2022 ini sebenarnya semua sudah diatur dalam UUPA,” ujar politikus Partai Aceh itu.

Seperti diketahui, dalam pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, telah diatur mengenai persiapan penyerentakan Pilkada dan Pemilu pada tahun 2024. Namun, untuk Aceh dinilai tetap dapat menyelenggarakan Pilkada pada 2022, sesuai ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).[]