BANDA ACEH – Kedatangan singkat Presiden Jokowi ke Aceh dan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang enggan memberi ruang diskusi kepada perwakilan lintas organisasi, soal lamban realisasi MoU Helsinki, sangat disesalkan.
Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Suara Rakyat Aceh (DPP-SURA), Murdani Abdullah, mengatakan sikap ini menunjukan bahwa pemerintah pusat mengganggap persoalan lambannya realisasi MoU Helsinki dan UUPA, bukanlah persoalan yang serius. Padahal, sejarah mencatat, sikap setengah hati pemerintah Indonesia terkait perjanjian Lamteh telah menimbulkan pergolakan politik baru di Aceh.
“Atas dasar ini kita sangat kecewa. Awalnya kita berharap banyak terhadap Jokowi yang berasal dari sipil dan terpilih menjadi presiden. Beliau juga pernah tinggal lama di Aceh. Namun, pernah tinggal dan menetap lama di Aceh, ternyata tidak membuat Jokowi bisa menyelami perasaan dan harapan masyarakat,” ujar Murdani, Rabu, 5 Juli 2017.
Di sisi lain, Murdani juga kecewa dengan sikap Mendagri yang tidak mau membuka ruang untuk berdiskusi soal turunan UUPA. Padahal, kata Murdani, Tjahjo datang ke Aceh mewakili Presiden.
“Kita sangat mengharapkan ketegasan dan komitmen dari pemerintah pusat. Soal bendera misalnya, kalau memang tidak boleh bulan bintang, ya ditolak. Jangan terus dalam keadaan cooling down tanpa kejelasan seperti sekarang. Jadi masyarakat Aceh sebagai pemilik bendera Aceh juga bisa bersikap,” ujar Murdani.
