Pemerintah Keluarkan Perpres Tangani Dampak Sosial Proyek Strategis Nasional

BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2017, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional. Penandatanganan ini dilakukan Jokowi pada 31 Mei 2017 lalu dengan pertimbangan penyediaan tanah untuk sejumlah proyek strategis nasional agar tidak berbenturan dengan masyarakat.

Seperti diketahui, Aceh juga masuk dalam sejumlah proyek strategis nasional 2017. Di antara proyek tersebut adalah jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 75 Km yang merupakan bagian dari delapan ruas trans Sumatera. 

Selain itu, pemerintah juga bakal membangun jalan tol Binjai-Langsa sepanjang 110 Km, selanjutnya tol Langsa-Lhokseumawe sepanjang 135 Km, dan jalan tol Lhokseumawe-Sigli sepanjang 135 Km.

Dalam rencana proyek strategis nasional, pemerintah juga akan membangun sejumlah bendungan di Aceh. Di antaranya Bendungan Keuruto, Bendungan Rukoh, dan Bendungan Tiro. Dalam proyek strategis nasional 2017 ini, pemerintah juga membangun sejumlah saluran irigasi di Aceh. 

Berdasarkan Perpres RI No 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional, pembangunan jalur irigasi tersebut akan dipusatkan di Lhok Guci dan pembangunan irigasi Jambo Aye Kanan. Proyek strategis nasional 2017 lainnya di Aceh adalah Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe.

Dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2017, seperti dilansir setkab.go.id, ditegaskan pemerintah akan menangani dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah, yang digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional. “Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik  negara, atau badan usaha milik daerah,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini memenuhi kriteria, (a). Memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh  kecamatan setempat; dan (b). Tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

Sedangkan syarat penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini adalah mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. Syarat selanjutnya adalah mereka yang menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

“Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, diberikan uang santunan untuk: a. biaya pembongkaran rumah;  b. mobilisasi; c. sewa rumah; dan d.tunjangan kehilangan pendapatan,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat: a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat  yang menguasai tanah.

“Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada gubernur,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres ini.

Setelah menerima dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Gubernur membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial  Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.

Selanjutnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: a.melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah; c. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran uang santunan; d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan, besaran uang santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan beranggotakan: a. Kepala Badan/Dinas Provinsi; b. Kepala Badan/Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; d. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; e. Kepala Kejaksaan Tinggi; f. Kepala Kepolisian Daerah; g. Komandan Resort Militer; h. pemilik hak atas tanah; dan i. pihak lain yang dipandang perlu.

“Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, gubernur menetapkan: a. daftar Masyarakat penerima uang santunan b. besaran uang santunan; dan c. mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan,” bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Selanjutnya, berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah melaksanakan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.

“Pelaksanaan pemberian uang santunan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres ini.

Perpres ini menyebutkan, terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan sebagaimana dimaksud, dilakukan pengosongan oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya uang santunan.

Adapun barang atau aset yang diperoleh dalam rangka penanganan masalah sosial yang tidak digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, menurut Perpres ini, dapat dihibahkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Juni 2017.[]