ICMI Aceh Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

BANDA ACEH –Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Aceh, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Penolakan itu dilakukan melalui rapat ICMI Aceh, Kamis, 25 Juni 2020, di Banda Aceh.

Penolakan itu disampaikan Ketua ICMI Aceh, Prof. Farid Wajidi, didampingi Dr. Sofyan Gani, sekretaris dan para  pimpinan lainnya, termasuk Prof. Misri Musma, Dr. Bustami Usman, Dr. T. Safir Wijaya, Dr. Taqwaddin, Jemarin, M.Pd.,  Naimah Hasan, M.A., Mubtansyirah, M.A., Lailisma, dan pengurus ICMI Aceh launnya.

“Kami sudah mengkaji dan mendiskusikan secara seksama RUU tersebut, sehingga kami sampai pada kesimpulan menolak tegas. Kami bukan meminta ditunda pembahasan. Tetapi menegaskan menolak RUU tersebut,” tegas Prof. Farid Wajidi.

Ketua ICMI Aceh ini menyatakan ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan menolak RUU HIP, di antaranya: Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum pedoman hidup warga bangsa Indonesia sudah final. Eksistensinya merupakan sesuatu yang sakral dan transendental pada aras filosofis bangsa. Sehingga upaya mengatur ideologi Pancasila dalam bentuk undang-undang dianggap sebagai gerakan merendahkan posisi Pancasila sebagai ideologi negara.

Alasan lainnya, Pancasila menjadi Trisila, bagi ICMI Aceh, eksistensi Ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama yang mengayomi keempat sila lainnya adalah sesuatu yang sudah final dan berkelanjutan, sehingga tidak perlu diperas-peras lagi. Apalagi jika diimplisitkan bahwa seakan-akan perikemanusiaan dan peradaban kebudayaan merupakan dasar bagi Ketuhanan yang esa.

“Kami tegaskan jangan sampai ada peluang sekecil apapun bagi munculnya lagi ideologi komunisme dalam negara ini. Terlebih lagi di Provinsi Aceh, yang hampir semua penduduknya menganut Syariat Islam,” tegas mantan Rektor UIN Ar Raniry tersebut.

Selain itu,  Ketua ICMI Aceh mengemukakan alasan ketiga menolak RUU HIP adalah karena memberi peluang intervensi kepada presiden sebagai pembina Haluan Ideologi Pancasila. “Bagi kami klausul ini sesuatu yang sangat pragmatis dan sarat kepentingan politis,” pungkasnya. [rilis]