PSI: Pemerintah Aceh Harus Bikin Terobosan Baru

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh harus mempercepat pelaksanaan pelelangan proyek APBA tahun 2017 dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam mewujudkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Aceh. Hal itu disampaikan Kamaruddin, S.H., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW-PSI) Aceh saat dihubungi portalsatu.com.

“Pemda Aceh harus membuat terobosan baru dalam perwujudan investasi. Mengenai lambatnya lelang (proyek-proyek APBA), Pemda juga harus segera menyelesaikan akar persoalannya. Apakah dari sisi mekanisme lelang atau dari sisi peserta lelang,” kata Kamaruddin melalui pesan singkat aplikasi WA, Selasa, 25 April 2017.

Ketua DPW PSI Aceh ini mengatakan, apabila hanya mengharapkan dari APBA saja, maka Aceh akan menjadi daerah yang sangat dirugikan, karena tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya dan akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

“Jika hanya mengharapkan dari belanja negara/daerah, sementara realisasi sangat rendah, maka Aceh akan mengalami kondisi too big too fail, karena Aceh kaya akan sumber daya alam tapi angka kemiskinan masyarakat Aceh masih tinggi,” kata Kamaruddin.

“Di sisi lain rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap rendahnya PDRB Aceh,” katanya lagi.

Terkait besarnya dana Otsus yang selama ini Aceh dapatkan, tetapi kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, menurut Kamaruddin, karena kinerja pemerintah/eksekutif dan legislatif belum maksimal dan hanya sibuk memikirkan kepentingan politik.

“Selama Pemerintahan Aceh tidak memiliki pemahaman mengenai alokasi belanja prioritas, maka problem ketimpangan sektoral tidak akan teratasi. Hal yang utama Pemda Aceh harus menyelesaikan problem rendahnya kualitas kebijakan pembangunan,” kata Kamaruddin.

“Kemiskinan sekarang yang terjadi di Aceh, karena pemerintah dan legislatif Aceh belum maksimal memikirkan jalan keluar meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Mereka sibuk memikirkan kepentingan politik sesaat,” katanya lagi.

Kamaruddin menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar memprioritaskan alokasi lebih kepada industri lokal agar terwujudnya lapangan kerja.

“Pemerintah segera menyusun prioritas alokasi belanja sektoral kaitannya dengan proyeksi pembangunan industri lokal,” katanya.

“Pembangunan infrastruktur harus segera dikebut agar mendukung pembangunan sektor industri sehingga lapangan kerja terwujud,” kata Kamaruddin lagi.[]