BANDA ACEH - Pemilihan umum (Pemilu) Legilslatif untuk memilih DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara serentak pada 2019 mendatang.…
BANDA ACEH – Pemilihan umum (Pemilu) Legilslatif untuk memilih DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara serentak pada 2019 mendatang. Diharapkan, Pemilu serentak dapat menghemat anggaran serta meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat juga tidak banyak menghabiskan waktu dan energi untuk mengikuti pemilu.
Demikian disampaikan anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) masyarakat tentang empat pilar MPR RI di Sabang, Minggu, 16 April 2017. Kegiatan itu terselenggara bekerjasama dengan PD Salimah Kota Sabang, dan turut dihadiri Wali Kota Sabang Zulfkifli Adam dan Anggota DPR Kota Sabang Albina.
RDP tersebut mengambil tema Pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD dan anggota DPRD sebagai implementasi pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila.”
Nasir Djamil mengatakan, sejak 2005 sampai sekarang, banyak kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tersangkut kasus korupsi. Hal ini membuat banyak pihak yang berfikir ulang agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, atau di Aceh disebut dengan DPRA atau DPRK.
Karena saat ini juga mulai ada pemikiran bahwa pemilihan wali kota-wakil wali kota, bupati-wakil bupati dan gubernur-wakil gubernur tidak lagi dipilih oleh rakyat. Kenapa demikian? Karena ada yang menilai Pilkada ini banyak mudharatnya daripada manfaatnya, ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, kata Nasir Djamil, pemilihan kepala daerah secara langsung juga terjadi perdebatan, dikarenakan banyaknya muncul permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Kalau mau jujur dimana setiap ada Pilkada maka disana terjadi permusuhan dan kebencian, dan itu tidak bisa dihindari,” katanya lagi.
Pada kesempatan itu, Nasir Djamil juga menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan dalam sebuah negara. Menurutnya, dalam Islam secara tegas dinyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.
Rumah tangga saja yang kecil bisa berantakan kalau tidak ada yang memimpin, apalagi negara, maka kita butuh pemimpin yang mengendalikan urusan kita, ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.[]
