”Posisi Kekhususan Sebuah Daerah Melemah Pasca Putusan MK”

JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Pilkada Aceh dinilai berdampak pada hilangnya kekhususan hak daerah, yang memiliki desentralisasi asimetris yang dilindungi oleh UU Khusus dan UUD 1945 pasal 18B. Hal ini juga akan menjadi ancaman dan preseden buruk bagi masa depan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh, Papua, Jogjakarta dan DKI Jakarta.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, MIP, yang membidangi masalah Pemerintah Daerah dan Pengawasan Pilkada, kepada portalsatu.com, Rabu, 5 April 2017.
Dia menyatakan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan keputusan dengan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 berkaitan dengan Pilkada Aceh, telah menyampingkan UU No.11 Tahun 2006 yang bersifat khusus.

“Sebelumnya MK telah memutuskan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; dan Putusan Kedua yang menyatakan Hubungan antara UU 11/2006 dengan UU Pemda bukan merupakan 
hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum,” kata Fachrul Razi.

Sementara tahun 2017 ini, kata dia, MK kembali menyatakan bahwa hubungan UU 11/2006 dengan UU 10/2016 bukanlah hubungan “lex specialis” dengan “lex generalis”. Menurut Senator asal Aceh ini, keadaan demikian semata-mata berlaku karena adanya ketentuan Pasal 199 UU 10/2016. 

“Hal ini menunjukkan bahwa posisi UUPA telah mengalami distorsi dan melemah secara hukum,” ujarnya.

Senator Fachrul Razi menilai Mahkamah Konstitusi telah melangkahi kekhususan yang berlaku terhadap Aceh.

“MK telah bertindak sangat tidak adil dengan keputusan tersebut dan Ini tentunya akan merugikan daerah, bukan hanya Aceh tapi juga daerah khusus lainnya di Indonesia,” kata Fachrul lagi.

Fachrul Razi mengkhawatirkan apa yang dialami Aceh hari ini juga akan dirasakan oleh daerah-daerah yang melaksanakan pemerintahan sendiri, di bawah UU Khusus. Contohnya seperti DKI Jakarta, Yogyakarta dan Papua. 

“Jika ini terjadi, kredibilitas MK terhadap semangat otonomi harus dipertanyakan kembali. Jangan-jangan MK selama ini  mempunyai agenda yang tersembunyi terhadap daerah dengan UU khusus, dengan melemahkan hak kekhususan yang dimiliki oleh daerah-daerah yang bersifat khusus,” katanya.

Fachrul Razi menyebutkan, UU No.11 Tahun 2006 merupakan urat nadi pembangunan di Aceh pasca konflik. UU tersebut merupakan titik kompromi politik pemerintah pusat dengan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan otonomi. Namun, kata dia, hari ini UU tersebut dikesampingkan bahkan tidak dirujuk sama sekali dalam mengadili permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh. 

Kepada semua elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan di Aceh, Senator Fachrul Razi berharap untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan UUPA. Menurutnya ini penting agar Aceh tetap memiliki kekuatan hukum yang khusus, sebagaimana dilindungi UUD 1945 pasal 18B.

“DPD RI juga akan terus melakukan pengawasan terhadap UU No.11 Tahun 2006,” katanya.

Senator Fachrul Razi juga meminta kepada semua lembaga negara yang mempunyai kepentingan nasionalnya di Aceh untuk menghormati keberadaan UU No. 11 Tahun 2016, Kepala Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

“Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar dapat melakukan upaya upaya politis dan diplomatis dalam memperkuat posisi UUPA dengan UU Nasional lainnya. Harus ada ketegasan dan political will dari Presiden dalam melihat UUPA sebagai UU yang bersifat khusus,” katanya.[]