TAPAKTUAN – Koordinator LSM Pusat Pemantau Kebijakan Publik Kabupaten Aceh Selatan, Adi Irwan mengkritisi realisasi pekerjaan pembangunan proyek SMA Unggul Pasie Raja yang bersumber dari dana Otsus tahun 2015 yang menyedot anggaran mencapai Rp 2,2 miliar.
Pasalnya kata Adi, meskipun keberadaan fasilitas infrastruktur untuk menunjang kualitas pendidikan yang dibangun di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Pasie Raja tersebut baru berusia sekitar dua tahun, namun kondisinya sekarang ini sudah mulai rusak.
“Berdasarkan hasil pantauan langsung kami ke lapangan beberapa waktu lalu, terlihat jelas kondisi bangunan sekolah tersebut sudah sangat memprihatinkan. Sebab plafon beberapa bangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) bagian belakang dan bagian dalam terlihat sudah ambruk. Kondisi itu diduga disebabkan karena atap bangunan sudah sejak lama bocor sehingga berdampak rusaknya plafon,” kata Adi Irwan kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis, 23 Maret 2017.
Tidak hanya itu, sambung Adi Irwan, beberapa bagian dinding ruang kelas belajar dan ruang kantor guru juga sudah terlihat retak-retak. Diduga karena material bahan bangunan yang digunakan oleh oknum kontraktor rekanan asal-asalan atau tidak berkualitas, sehingga konstruksi bangunan tidak kokoh atau tidak mampu bertahan lama. Selain itu, kata dia, kondisi kerusakan bangunan sekolah tersebut juga sudah terlihat pada bagian kosen jendela dan kosen pintu yang terlihat sudah baling-baling dan retak.
“Yang ironisnya lagi, keberadaan pintu dan jendela ruang kelas belajar dan pintu ruang kantor guru juga terlihat sudah hancur, karena daun pintu yang dipasang hanya menggunakan material tripleks tipis dan lembek,” ungkapnya.
Pihaknya, sambung Adi Irwan, mengimbau kepada para dewan guru dan para siswa agar ekstra hati-hati dalam menggunakan ruang saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sebab dengan melihat konstruksi dinding bangunan yang sudah mulai retak-retak dan beberapa titik bagian plafon sudah mulai ambruk, bukan tidak mungkin sewaktu-waktu dikhawatirkan akan menimpa para siswa dan dewan guru di sekolah itu.
“Kami menilai bahwa, ada semacam konspirasi besar antara oknum pejabat di Dinas Pendidikan Aceh Selatan, dengan oknum kontraktor pelaksana, konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dalam realisasi pekerjaan proyek tersebut. Sebab, dengan kondisi sekarang ini sudah terbukti bahwa proses pekerjaan proyek tersebut sangat tidak berkualitas, namun kenapa pihak-pihak terkait terkesan membiarkan begitu saja,” katanya.