"Pemerintah Aceh merevisi target belanja pada tahun 2015 menjadi Rp8,91 triliun sehingga target pada tahun 2015 turun sangat drastis dibandingkan tahun 2014 sebesar -33%".
BANDA ACEH Struktur total belanja pemerintah Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun terakhir didominasi belanja pegawai.
Hal itu turut dijelaskan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan III 2015, yang diperoleh portalsatu.com dari laman resmi BI, Kamis, 26 November 2015.
Dalam kajian itu disebutkan, belanja Aceh pada tahun 2015 sebesar 65 persen dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 35 persen dikelola pemerintah provinsi. Struktur tersebut relatif tidak berubah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Target belanja pemerintah kabupaten/kota Aceh tahun 2015 sebesar Rp23,52 triliun, naik 14 persen dibandingkan tahun 2014. Sementara target belanja pemerintah Provinsi Aceh tahun 2015 awalnya sebesar Rp12,75 triliun, turun signifikan sebesar -5 persen dibandingkan tahun 2014.
Namun pemerintah Aceh merevisi target belanja pada tahun 2015 menjadi Rp8,91 triliun sehingga target pada tahun 2015 turun sangat drastis dibandingkan tahun 2014 sebesar -33%. Pada kondisi ini target belanja pemerintah kabupaten/kota Aceh diperkirakan juga akan direvisi, namun belum terdapat data lebih lanjut, tulis BI.
Menurut BI, struktur total belanja pemerintah Aceh baik provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun terakhir didominasi belanja pegawai. Namun, belanja modal dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 (data sebelum revisi), belanja pegawai dan barang masing-masing mencapai Rp13,05 triliun dan Rp8,94 triliun merupakan dua komponen terbesar dari belanja dengan pangsa masing-masing 43 persen dan 30 persen dari total pendapatan Aceh.
Sementara itu, belanja modal sudah mengalami peningkatan sehingga memiliki pangsa 25% dari total belanja Aceh. Hal ini mencerminkan pemerintah Aceh sudah mulai concern untuk meningkatkan realisasi belanja pada komponen yang produktif dan memiliki dampak yang berkelanjutan seperti belanja modal.
Masih menurut BI, jika dilihat lebih rinci belanja Aceh tahun 2015, belanja yang dikelola pemerintah kabupaten/kota Aceh didominasi belanja pegawai mencapai Rp11,62 triliun. Sementara belanja dikelola pemerintah Provinsi Aceh didominasi belanja barang dan jasa yang mencapai Rp4,23 triliun.
Kinerja realisasi belanja Aceh pada triwulan laporan (triwulan III 2015), menurut BI, tercatat menurun dibandingkan realisasi pada periode sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah Aceh sebesar Rp9,25 triliun atau 25,51 persen. Realisasi belanja dikelola provinsi yang menurun dari sebesar 39,40 persen pada triwulan III tahun lalu menjadi 27,87 persen tahun ini. Selain itu, realisasi belanja dari total kabupaten/kota di Aceh juga hanya sebesar 24,23 persen pada tahun ini, menurun dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 26,45 persen.
Penyebab menurunnya realisasi belanja pemerintah adalah penurunan realisasi belanja modal dan barang. Realisasi belanja modal pada periode laporan sebesar 14,81 persen, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 19,03 persen. Sementara realisasi belanja barang dan jasa menurun dari 28,72 persen tahun lalu menjadi 27 persen.
Namun demikian, angka yang terekam dalam sistem belum mencerminkan realisasi sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena laporan realisasi belanja dari SKPA baik provinsi maupun kabupaten/kota masih ada yang belum terekam dalam sistem di Dinas Keuangan Provinsi Aceh, tulis BI.[] (idg)
