KEK Lhokseumawe Dikeluarkan dari Daftar Proyek PSN?

BANDA ACEH – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengeluarkan 18 proyek dengan total nilai investasi Rp58 triliun dari daftar 225 Proyek Strategis Nasional (PSN). 225 proyek strategis diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Melansir detik.com, 10 Februari 2017, dari 18 proyek yang dikeluarkan dalam daftar PSN, salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe.

“Dari 225 yang kemarin, ada yang dikeluarkan. Ada 20 sudah selesai, 18 yang kita keluarkan. 18 ini karena menterinya merasa bahwa ini tidak penting saat ini. Mungkin pada waktu itu iya, tapi sekarang karena ada yang lebih penting lagi, jadi dikeluarkan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Tim Implementasi KPPIP, Wahyu Utomo kepada detikFinance di kantornya, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

“18 yang dikeluarkan itu alasannya karena dari daerahnya sendiri tidak mendukung. Dari kementeriannya merasa ini bukan jadi prioritas lagi. Ada juga yang double. Itu nilainya Rp 58 triliun,” tambah Wahyu.

Wahyu meminta setiap proyek yang sudah masuk PSN punya rencana aksi. “Rencana aksi ini dipakai kita untuk memantau dan melakukan percepatan kalau ada keterlambatan. Jadi kalau proyek itu diusulkan, tapi tidak punya rencana aksi, ya kita keluarkan. Berarti itu jadi salah satu kriteria bahwa mereka belum siap. Tidak punya komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, dikutip portalsatu.com dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menyatakan menyetujui usulan Arun Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Indonesia. Usulan tersebut dibahas dalam Sidang Dewan Nasional KEK untuk Pembahasan Usulan KEK, 30 Januari 2017, di Jakarta.

Disebutkan, untuk Arun Lhokseumawe, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap. Sehingga rapat koordinasi menyetujui untuk mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) agar resmi ditetapkan sebagai KEK.

“Kita setujui Arun Lhokseumawe sebagai KEK. Kita akan segera kirim draf PP ke Presiden untuk persetujuan,” ujar Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian sebagai Ketua Dewan Nasional KEK.

(Baca: Disetujui, Usulan KEK Baru Arun Lhokseumawe)

Sementara itu, Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengunjungi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Krueng Geukuh, Aceh Utara, 3-4 Februari 2017.

Faisal Wardhana, Humas PT PIM kepada portalsatu.com, menjelaskan, tim itu juga mengunjungi pabrik-pabrik dan lokasi yang akan dijadikan setting KEK termasuk eks-pabrik PT. AAF. “Perwakilan (tim itu) juga melakukan rapat koordinasi  dengan konsorsium mengenai kesiapan  dokumen pendukung untuk mempercepat persyaratan administrasi KEK,” ujarnya.

Tim  kementerian yang hadir antara lain Elen Setiadi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari  Sekretariat Negara M. Saptamurti (Deputi Bidang Hukum & Perundang-undangan, Kementerian Hukum & HAM), Karjono (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan I),  Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsi (Deputi Bidang Perekonomian), Roby Arya Brata (Asisten Deputi Bidang Perdagangan Kewirausahaan dan Naker), Febriana (Kasubdit KEK), Sekretariat Denas KEK Enoh Suharto (Sekretaris), Perindustrian Busharmaidi (Direktur Bag Wilayah Industri II), dan perwakilan kementerian terkait lainnya.

Dirut PT PIM, Achmad Fadhiel, dalam rapat tersebut menjelaskan keberadaan KEK Arun Lhokseumawe dapat mendorong investasi dalam skala besar, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan industri di Aceh. PT PIM, PT Pertamina, PT Pelindo I dan PDPA akan menjadi badan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL).

(Baca: Bahas Progres KEK, Tim Kementerian Sambangi PIM)[](idg)