TERKINI
NEWS

Fraksi Pilkada: Fleksibilitas Penyelenggara Pilkada Diperlukan di Aceh

BANDA ACEH - Koordinator Aksi Bersih Fraksi Pilkada, Zubaidah Azwar, menilai marketing politik di Aceh sudah terlihat luar biasa. Hal ini terlihat dari media-media kampanye…

MURDANI ABDULLAH Kontributor
DIPUBLIKASIKAN
WAKTU BACA 2 menit
SUDAH DIBACA 778×

BANDA ACEH – Koordinator Aksi Bersih Fraksi Pilkada, Zubaidah Azwar, menilai marketing politik di Aceh sudah terlihat luar biasa. Hal ini terlihat dari media-media kampanye para kompetitor Pilkada yang ada, termasuk kopiah merah.

“Jadi persoalan kopiah (peci) merah saya pikir, itu adalah kemampuan tim kampanye dalam membranding si calon. Ini luar biasa,” kata Zubaidah dalam diskusi “Teror Pilkada dan Polemik Kopiah Merah” yang dilaksanakan Pemuda Aceh Melayu Raya di Keude Kupi Aceh, Banda Aceh, Rabu, 18 Januari 2017 siang.

Dia mencontohkan kampanye calon kepala daerah di Jakarta saat Jokowi-Ahok ikut serta dalam Pilkada DKI. Menurut Zubaidah tim Jokowi-Ahok menggunakan baju kemeja kotak-kotak sehingga menjadi trend.

“Itu booming, semua orang demam pakai baju kotak-kotak,” kata Zubaidah.

Dia kemudian membandingkan hal itu dengan kejadian tim Roni Ahmad-Fadlullah TM Daud yang dilarang masuk arena debat calon Bupati-Wakil Bupati Pidie karena memakai kopiah merah. Dia mempertanyakan kenapa mereka dilarang padahal semuanya adalah undangan. 

“Saya sepakat warna itu bukan alat peraga kampanye, dan kopiah mirah itu pun saya sempat buka beberapa foto yang dishare, dan itu sudah ada sejak lama. Dan orang Betawi itu juga pakai kopiah merah,” katanya.

Menurut Zubaidah icon kopiah mirah ini menandakan kemampuan tim Roni Ahmad alias Abusyik dalam membranding calon untuk kampanye. Dia juga menyebutkan pada dasarnya masyarakat tidak terlalu simpati dengan kopiah merah. Namun setelah kejadian tersebut menjadi trending dan mendatangkan simpati masyarakat.

“Ini disayangkan. Ketika penyelenggara itu (melarang penggunaan kopiah merah di arena debat). Saya nggak tahu pertimbangannya apa,” ujar Zubaidah.

Dia menyebutkan fleksibilitas penyelenggara diperlukan untuk menghindari efek negatif pada pelaksanaan pilkada. Dia mencontohkan seperti pada debat kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Aceh yang tidak mempermasalahkan Paslon telat hadir di arena.

“Ini yang dikhawatirkan adalah ketika penyelenggara itu ada tekanan dari pihak siapapun. Nah ini bahaya, ketika penyelenggara dan pengawas tidak bisa independen, tidak bisa profesional, maka inilah hal yang terburuk dalam proses demokrasi nanti,” kata Zubaidah.

Zubaidah menilai dengan kejadian yang dialami tim Roni Ahmad-Fadlullah TM Daud tersebut membuat kredibilitas KIP Pidie itu dipertanyakan. Dia mengajak semua pihak untuk lebih intelek memberikan penjelasan-penjelasan pencerahan sehingga masyarakat tidak terprovokasi.

Tajak beulaku linggang, pinggang beulaku ija. Tangui beulaku tuboh, pajoh beulaku atra. Nah sekarang itu ditambahkan oleh anak-anak sekarang, tajak ubee lot tapak, taduk ubee lot punggong, so yang tinggong ta trom bak muka,” tamsil Zubaidah mengakhiri.[]

MURDANI ABDULLAH
KONTRIBUTOR · ARGUMENTA.ID

Tulis Komentar