LHOKSEUMAWE - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Unimal Mahyen Nufus menilai usulan dana pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati…
LHOKSEUMAWE – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Unimal Mahyen Nufus menilai usulan dana pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati Aceh Utara mencapai Rp2 miliar tidak logis sehingga terkesan salah kaprah.
Nyan ka salah kaprah. Kondisi Aceh Utara yang tertinggal uroe nyoe seharusjih dana nyan bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan sebaliknya harus menganggarkan buat mobil dinas yang belum perlu untuk dibeli lagi, kata Mahyen Nufus kepada portalsatu.com, Selasa, 13 Desember 2016.
Mahyen menyebut angka kemiskinan di Aceh Utara masih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Ironisnya, kondisi itu terjadi saat kabupaten ini memiliki dana otonomi khusus yang sangat banyak.
Menurut Mahyen, jikapun dibeli mobil baru untuk bupati-wabup, mestinya jangan sampai Rp2 miliar. Bek jeut keu pemimpin yang sabe-sabe menggrogoti uang rakyat, ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh Utara mengusulkan pengadaan dua mobil baru untuk bupati dan wakil bupati senilai Rp2 miliar. Tahun depan telah kita usulkan dua mobil dinas bupati dan wakil bupati sebesar Rp2 miliar. Untuk merek belum tahu, karena yang kita usulkan nilai dananya saja, ujar Kabag Umum Setda Aceh Utara Fauzan kepada portalsatu.com, 8 Desember 2016. (Baca: Aceh Utara Usulkan Mobil Baru Bupati dan Wabup Rp2 Miliar)
Ketua Kelompok Kerja Badan Anggaran DPRK Aceh Utara Tgk. Junaidi mengatakan, usulan eksekutif terkait dana Rp2 miliar untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati belum sampai ke dewan. Ia berjanji pihaknya akan merasionalkan dana untuk mobil dinas itu ketika sudah menerima rancangan anggaran yang diusulkan eksekutif. (Baca: Usulan Pengadaan Mobil Bupati-Wabup Rp2 M Belum Sampai ke Dewan)[]
