Haji Uma: Perlu Tim KPK untuk Mengaudit Tunggakan Listrik 

IDI RAYEK – Anggota  komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sudirman, menyebutkan penyelesaian tunggakan rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Aceh Timur, yang mencapai Rp15 miliar lebih, perlu turun tangan  pemerintah pusat.

“Kita meminta pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera menyurati ini ke pihak Kita DPD, nantinya terpilih tindaklanjut dari pada itu kami akan segera mempertanyakan langsung ke kementrian terkait dalam hal ini BUMN,” katanya  saat melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber energi di Kantor Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan (BLKHP) Kabupaten Aceh Timur, Senin 7 November 2016 sore.

Sudirman mengaku akan serius menyelesaikan persoalan ini. Karena hal ini menyangkut dengan kepentingan umat. Pemutusan lampu jalan selama ini yang dilakukan PLN sudah sangat merugikan masyarakat terutama dalam hal kenyamanan.

“Ini perlu mendapat campur tangan pusat, karena menyangkut hak rakyat untuk memperoleh kenyamanan terhadap penerangan jalan umum. Persoalan ini juga sangat linglung PLN menganggap dirinya sudah benar, Pemkab juga begitu, yang jra nyan keuh rakyat,” ujar Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, nama tokoh perannya di film komedi Eumpang Breueh.

Senator asal Aceh itu berpendapat jika persoalan ini tidak selesai maka perlu sekali  diturunkan Tim auditor  dari KPK untuk mengaudit tunggakan tersebut. 

“Jika memang tidak saling transaparan dalam hal ini mari kita audit saja, kita bisa minta tim dari KPK untuk mengauditnya Karena kita melihat jumlah laporan kerugiannya sangat besar. Nah herannya, meskipun tunggakan ini ada tetapi masih terkesan ketidak transparan  data antara PLN dengan Pemkab sehingga sama -sama mempertahankan kebenarannya,” katanya.

“Setelah tim turun maka kita akan melihat apakah ini regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat, atau ada salah satu pihak yang tidak transparan ,” tambahnya lagi.

Masih menurut Sudirman jika persoalan tidak adanya titik temu  maka akan  memberi dampak buruk bagi masyarakat.“Kita berharap masyarakat jangan dirugikan terkait persoalan ini. Maka ini akan kita coba secepatnya untuk mencari win – win solution ditingkat pusat,” ucap Sudirman.[]