Haji Uma Akan Inspeksi ke Gampong Terkait Pungli Bantuan Rumah

LHOKSUKON – Anggota Komite II DPD RI asal Aceh Sudirman, yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Uma mengatakan, dalam waktu dekat ia akan turun untuk melakukan inspeksi ke pedalaman Aceh Utara. Inspeksi itu kata dia untuk menelusuri terkait informasi adanya pungutan liar dari oknum tidak bertanggung jawab terhadap keluarga miskil calon atau penerima bantuan rumah.

“Sebenarnya sudah lama kita mendengar informasi dan keluhan tentang adanya pungli dari oknum yang meminta uang saat pengurusan atau penyaluran rumah bantuan, bahkan ada yang mencapai angka Rp 5 juta. Seperti halnya yang terjadi pada Marliah, 45 tahun, warga Gampong Tunong Krueng, Paya Bakong. Berdasarkan pengakuannya, ia sempat memberikan uang Rp 150 ribu saat diiming-iming mendapat rumah bantuan. Meski pada kenyataannya hingga kini belum ada,” kata Haji Uma kepada portalsatu.com, Minggu, 6 November 2016.

Tak hanya itu, lanjutnya, ia juga pernah mendapat kabar bahwa ada warga yang mendapat rumah bantuan ganda. Kondisi ini kata Haji Uma, bisa saja terjadi karena dasar finansial tadi. Bisa jadi katanya warga tersebut memberikan uang sehingga dapat dua rumah. Itu sudah menjadi rahasia umum dan sudah sepantasnya ditelusuri dan ditindaklanjuti, katanya.

“Maka dari itu saya akan turun ke lapangan guna mengecek ke kampung-kampung. Siapa yang pernah memberikan uang, siapa yang meminta dan untuk apa uang itu. Jika didapat, maka akan kita seret ke pihak kepolisian agar diproses secara hukum,” tegas Haji Uma.

Ia menambahkan, selama ini banyak bantuan rumah yang disalurkan beberapa pihak ke Aceh. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Baitul Mal dan lainnya. “Tapi masalahnya, ke mana disalurkan dan siapa penerima bantuannya.”

Seharusnya kata dia, pungli jangan pernah terjadi, apa lagi menimpa kaum lemah. Menurutnya itu salah satu bentuk lemahnya kontrol dari pemerintah. Haji Uma mengatakan hal ini tidak akan terjadi jika diluncurkan pembangunan dengan semangat keikhlasan dan mengedepankan upaya menekan kemiskinan. Apalagi katanya, rencana strategis pembangunan rumah duafa sudah ada hasilnya, karena itu ia berharap arah pembangunan harus jelas.

“Kita sering melihat penyaluran rumah itu terkadang salah sasaran. Itu terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor kedekatan, finansial dan lainnya. Maka dari itu akan kami lakukan inspeksi, nantinya akan dilihat apakah ada indikasi kriminal atau malah penyalahgunaan wewenang. Saya tegaskan kepada masyarakat, tidak ada pemungutan biaya apapun dari pemerintah terkait bantuan rumah untuk keluarga miskin. Jika ada, laporkan ke media atau polisi agar ditindak lanjuti,” kata Haji Uma.[]

Laporan Cut Islamanda