Pemerintah Aceh Pinjam Uang KfW Jerman, MaTA Surati KPK

BANDA ACEH – Sejak bergulirnya wacana pinjaman (utang) luar negeri dari KfW Jerman oleh Pemerintah Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) telah menyampaikan penolakan tegas rencana tersebut. Bahkan, MaTA secara khusus mengundang berbagai pihak pada 23 Mei 2016 untuk mendiskusikan hal itu.

Di antara yang hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Aceh, anggota DPRA, akademisi dan kalangan LSM. “Diskusi tersebut berujung pada satu kesimpulan yaitu, Pemerintah Aceh harus membatalkan peminjaman luar negeri tersebut,” kata Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Selasa, 25 Oktober 2016.

Hafidh menyebut beberapa hal penting yang menjadi catatan peserta pertemuan saat itu sehingga menguatkan alasan pinjaman dari KfW Jerman harus dibatalkan. Pertama, kapasitas APBA masih memadai untuk melakukan pembangunan rumah sakit regional. “Anggaran Aceh (APBA) merupakan salah satu APBD Provinsi yang cukup memadai, akibat adanya TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2027,” katanya.

Setelah itu, Hafidh melanjutkan, Aceh kembali tanpa dana Otsus. Pinjaman yang akan diperoleh tahun 2016/2017, dengan masa waktu 15 tahun dan masa tenggang 5 tahun, Aceh mulai membayarkan baik cicilan pokok maupun bunga mulai tahun 2022 sampai 2036.

“Artinya ketika  dana Otsus berkurang menjadi 1 persen (tahun 2023), bahkan tahun 2027 menjadi 0 persen, kita masih tetap melunasi pinjaman. Dengan kata lain, kita meminjam (berutang) ketika kapasitas APBA cukup kuat, dan wajib kita bayar kembali ketika kapasitas APBA melemah, atau lebih tepatnya meminjam dikala kaya dan membayar dikala miskin,” ujar Hafidh.

Kedua, pinjaman dilakukan dengan mata uang asing, bukan dalam bentuk rupiah. Dari surat menyurat Gubernur Aceh dengan DPRA, serta surat dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa peminjaman akan dilakukan dengan mata uang Euro.

“Hal ini menjadi catatan khusus, mengingat pinjaman Pemerintah Aceh dari KfW Jerman menggunakan kurs mata uang asing (Euro), di mana diketahui kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat fluktuatif. Jika sedikit saja goncangan ekonomi dan politik yang mengakibatkan rupiah anjlok, sudah pasti akan berdampak buruk bagi Aceh yang harus membayarkan cicilan pokok maupun bunga pinjaman dengan menggunakan kurs mata uang asing,” kata Hafidh.

Ketiga, pinjaman dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Aceh termasuk dalam ruang lingkup “keuangan Aceh” sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014. Yakni, ruang lingkup Keuangan Aceh meliputi: a. hak Aceh untuk memungut pajak Aceh, retribusi Aceh dan zakat serta dapat memperoleh pinjaman.

Selanjutnya, pasal 3 ayat (1) Qanun Aceh tersebut mengatur: (1) Keuangan Aceh dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keislaman. “Dari dokumen yang kita peroleh diketahui bahwa pinjaman dari KfW Jerman ini dikenakan bunga sebesar 2,5 persen sampai 2,9% per tahun,” ujarnya.

“Sehubungan dengan ketentuan Qanun Aceh tersebut, perlu kita pertimbangkan apakah transaksi pinjaman dengan tingkat suku bunga yang ditentukan lebih dahulu ini, tidak bertentangan dengan prinsip keislaman yang diharuskan dalam pengelolaan keuangan Aceh. Untuk ini, pendapat dari MPU dan ahli syariat Islam layak diminta,” kata hafidh lagi.

Keempat, terkait pinjaman Pemerintah Aceh dari KfW Jerman, MaTA sudah menyurati KPK untuk menelaah perjanjian pinjaman tersebut. Dalam surat dengan nomor 100/B/MaTA/X/2016, MaTA meminta KPK segera memberi catatan terhadap pinjaman dan juga pemantauan secara khusus.

Menurut MaTA, dalam pinjaman tersebut kuat dugaan terjadi manajemen fee yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. MaTA menilai pinjaman tersebut terlalu dipaksa oleh Pemerintah Aceh. Padahal, anggaran yang ada saat ini cukup untuk membiayai kegiatan tersebut.

“Pinjaman ini nantinya akan membebani masyarakat Aceh dalam jangka panjang untuk membayar pinjaman tersebut. Dengan kata lain, kalau pinjaman ini tidak dibatalkan, masyarakat Aceh akan hidup dalam hutang selama bertahun-tahun,” ujar Hafidh.

Itu sebabnya, MaTA tetap menolak kebijakan Pemerintah Aceh untuk melakukan pinjaman luar negeri dari KfW Jerman. MaTA menyatakan sikap mendesak Pemerintah Aceh segera membatalkan pinjaman luar negeri dari KfW tersebut, sebab berbagai pihak telah menyampaikan penolakan rencana itu.

MaTA menyesalkan sikap lima fraksi di DPRA yang menyetujui rencana peminjaman tersebut. “Masyarakat Aceh khususnya wajib mencatat siapa saja yang telah “mengikat leher” kita dengan jerat utang ini,” ujar Hafidh.

MaTA mendesak MPU untuk mengeluarkan fatwa terhadap kebijakan Pemerintah Aceh untuk melakukan pinjaman dari KfW Jerman. “Dewasa ini, pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif), sedang sangat serius melaksanakan syariat Islam secara kaffah, termasuk upaya mengubah sistem ekonomi menjadi islami. Salah satunya dengan melakukan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah,” katanya.

“Sehubungan dengan kebijakan pelaksanaan syariat Islam tersebut, juga perlu dipertimbangkan apakah kebijakan Pemerintah Aceh melakukan transaksi pinjaman dengan sistim ribawi ini, tidak bertentangan dengan syariat Islam,” Hafidh mempertanyakan.

Untuk itu, menurut Hafidh, sebaiknya diminta pendapat dari MPU dan ahli-ahli syariat Islam. Hal ini dinilai sangat layak, karena telah diatur dalam pasal 138, pasal 139 dan 140 UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Pasal 138 ayat (3): MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.

Pasal 139 ayat (1): MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan  terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Pasal 140 ayat (1) huruf a,: Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.[](rel)