LHOKSUKON Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal dan terkendala dana yang minim. Selain itu sejumlah aset terbengkalai, seperti Pasar Terpadu Kota Lhoksukon.…
LHOKSUKON Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal dan terkendala dana yang minim. Selain itu sejumlah aset terbengkalai, seperti Pasar Terpadu Kota Lhoksukon.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi D (membidangi pembangunan) DPRK Aceh Utara, Syamsuddin JS kepada portalsatu.com, Senin, 16 November 2015. Ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) proaktif dalam melobi anggaran dari provinsi dan pusat, sehingga kekurangan Aceh Utara bisa tertutupi.
Begitu banyak infrastruktur yang perlu dibenahi, mulai dari irigasi, tebing sungai yang hancur akibat banjir dan lainnya. Kami minta pemerintah bertindak, ujar Syamsuddon JS.
Terkait kerusakan akibat banjir, Syamsuddin menambahkan, pihaknya sudah membentuk tim pansus yang dibagi tiga wilayah, yakni Aceh Utara wilayah timur, tengah dan barat. Rekomendasi pansus dewan kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten, namun lagi-lagi terkendala dana yang minim.
Selama ini kami berupaya melobi dana ke provinsi agar pembangunan di Aceh Utara bisa tercover. Provinsi meminta waktu untuk mengupayakannya. Kami juga melakukan lobi ke pusat, namun belum ada titik terang, kata Syamsuddin.
Syamsuddin menyebutkan, dari sejumlah infrastruktur rusak hasil pendataan pansus dewan, hanya sekitar 10 persen yang baru tertangani.
Banyak yang belum tersentuh. Belum lagi persoalan aset belum difungsikan. Misalnya, Pasar Terpadu Kota Lhoksukon yang masih terkendala akses jalan masuk, ujarnya.
Syamsuddin minta Pemda segera mengatasi kendala itu dan memfungsikan pasar itu pada 2016 mendatang. Karena jika dibiarkan terbengkalai dalam waktu lebih lama, maka akan banyak aset pasar yang rusak. Jika itu terjadi, maka Aceh Utara akan merugi, kata Syamsuddin.[]
