Disdikpora Diduga ‘Pecah’ Paket Pekerjaan untuk Menghindari Lelang?

LHOKSEUMAWE – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lhokseumawe diduga “memecahkan” paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan atau tender.

Data diperoleh portalsatu.com, Selasa, 5 Oktober 2016, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Disdikpora Lhokseumawe tahun anggaran 2016 terdapat paket pekerjaan yang jenisnya sama. Bahkan masih dalam satu Mata Anggaran Kegiatan (MAK), dipecah menjadi beberapa paket untuk dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung (PL).

Berdasarkan data yang dapat diakses pada website resmi LKPP, pemecahan paket itu tampak pada kegiatan pengadaan alat peraga dan praktik (sumber dana Otsus) berupa pengadaan APE (alat permainan edukatif) untuk PAUD/TK. Pengadaan APE itu dipecah menjadi enam paket untuk lima PAUD/TK diplot anggaran masing-masing senilai Rp40 juta, dan satu paket lainnya Rp80 juta. Jika enam paket itu disatukan maka total pagunya senilai Rp280 juta, yang artinya harus dilelang.

Sumber portalsatu.com menyebutkan, pemecahan paket pekerjaan berpotensi melanggar ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 24 ayat 3 huruf (c) yang berbunyi: “Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, PA (pengguna anggaran, red) dilarang untuk memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan”.

Salah seorang praktisi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah yang dimintai pandangannya terkait hal tersebut mengatakan, “Dilihat dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan PBJ Pemerintah, ini jelas tindakan pemecahan paket untuk menghindari pelelangan. Karena paket-paket yang dipecah tersebut termasuk dalam ruang lingkup yang sama, jenis barang yang sama dan target penyedianya juga sama”.

“Mudah-mudahan paket-paket tersebut belum diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jadi, masih dapat dilakukan perubahan metode pemilihan penyedianya menjadi Pelelangan Sederhana melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujar praktisi PBJ Pemerintah itu yang enggan namanya dipublikasikan.

Kepala Disdikpora Lhokseumawe Rusli dihubungi portalsatu.com lewat telpon seluler, 5 Oktober 2016, sekitar pukul 16.15 WIB, tidak merespon panggilan masuk. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, apakah pengadaan APE itu tidak dilelang, beberapa menit kemudian Rusli menjawab, “Itu ada yg tdk dikerjakan krn belum selesai tempat dan tdk lewat 200 juta.”[](idg)