Komunitas Demokrasi Progresif Tolak Rencana Penambahan BKO di Pilkada Aceh

MEULABOH – Polemik mengenai pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) yang diwacanakan akan diturunkan ke Aceh pada pilkada 2017 kembali mendapat reaksi. Kali ini reaksi tersebut berasal dari kalangan organisasi pelajar, pemuda dan mahasiswa di Aceh Barat yaitu, Kpw Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Komunitas Pemuda Pro Demokrasi (KPPD) Aceh Barat, dan Aliansi Pelajar Mahasiswa Pintas (Pendidikan Anti-ketertindasan) Aceh Barat yang tergabung dalam Komunitas Demokrasi Progresif (KDP). Ketiga organisasi tersebut pada dasarnya menolak kehadiran pasukan BKO yang diperkirakan akan diturunkan sebanyak 1.900 atau 2000 personil tersebut

Ketua Divisi Pendidikan dan Kurikulum KPW SMUR Aceh Barat, Rino Abonita, dalam siaran persnya mengatakan kehadiran pasukan BKO ditakutkan hanya akan mengobok-obok mental psikologis warga Aceh yang dulunya pernah memiliki preseden buruk terkait BKO.

“Kalo ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju, bahkan menolak keras kehadiran pasukan BKO tersebut yang juga rencananya akan diperbantukan oleh pasukan TNI sebagai tambahannya. Akan tetapi, mau bagaimana lagi, wacana penurunan pasukan BKO tersebut saat ini telah melanglang buana di media, beberapa petinggi dari kalangan ekskutif dan legislatif maupun kalangan sendiri Polri merespon telah secara positif (setuju),” ujar Rino melalui siaran pers, Rabu, 28 September 2016.

Beberapa waktu lalu kata Rino, pihaknya pernah berbincang-bincang dengan sejumlah warga korban konflik terkait wacana penurunan pasukan BKO. Mendengar kata BKO saja, warga cukup bergidik. Bahkan ada warga yang mengatakan keengganannya untuk ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi lima tahunan itu. “Han kamoe, nteuk ka ipoh teuma ngen gagang beude kamoe,” kata Rino mengutip kegusaran seorang warga.

“Ini artinya mentalitas trauma konflik tersebut masih cukup signifikan mengakar dalam pikiran orang Aceh  terlebih yang pernah mengalami dampak konflik secara langsung.”

Sementara itu, Ketua KPPD Aceh Barat Syah Bakrie memberi penjelasan yang tidak jauh berbeda berbeda terkait ketidaksetujuannya atas wacana penurunan pasukan BKO pada 2017 tersebut.

“Keberadaan BKO di Aceh tak menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh. Gubernur Aceh harus mengambil sikap untuk tidak setuju terkait penurunan BKO tambahan ke Aceh karena hal itu melanggar bersifat mengangkangi butir yang tertera didalam MoU Helsinki,” ujarnya.

Syah Bakrie juga mengatakan para calon gubernur pilkada 2017 harus mengambil sikap untuk tidak paranoid terkait beberapa gejala yang terjadi menjelang pilkada.

Selain itu, Agam Ahlunaza selaku Ketua Aliansi Pelajar Mahasiswa PINTAS Aceh Barat menyebut kondisi Aceh menjelang pilkada saat ini belum se-urgen yang dipikirkan orang-orang sehingga kehadiran pasukan BKO belum menjadi kebutuhan.

“Segala sesuatunya harus dipandang secara holistik atau menyeluruh, jangan hanya karena melirik satu keping kejadian lalu menjadikannya alasan untuk menurunkan ribuan pasukan BKO yang nantinya malah membuat implementasi pilkada menjadi tidak seperti yang kita harapkan,” ujar Agam.

Wacana penurunan pasukan BKO di Aceh pada pilkada 2017 mendatang memang sempat menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan di Aceh. Beberapa kalangan yang tidak setuju mengatakan penambahan pasukan BKO tersebut hanya akan menunjukkan betapa Aceh masih rawan dibanding daerah-daerah lainnya. Sementara itu pihak-pihak yang setuju beralasan bahwa penambahan pasukan BKO tersebut berguna demi terwujudnya pilkada yang aman dan kondusif di Aceh pada 2017 nanti.[]